: KONI Provinsi DKI Jakarta menggandeng Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) DKI Jakarta untuk bersinergi mencetak atlet berprestasi.
Kerja sama ini dijalin dalam bentuk kolaborasi kedua Lembaga dalam hal pencatatan kelenngkapan dokumen atlet.
Penandatanganan kerja sama dilakukan oleh Ketua Umum KONI DKI Jakarta Dr Hidayat Humaid dan Kepala Disdukcapil DKI Jakarta Budi Awaluddin di Gedung KONI Provinsi DKI Jakarta, Kamis (6/10/2022).
Baca Juga: Karateka PPOP Ragunan Bawa DKI ke Puncak Klasemen Kejurnas Karate Piala Ketua Umum PB Forki
Kolaborasi antara KONI DKI dan Disdukcapil DKI Jakarta ini untuk mempermudah dokumen kependudukan para atlet yang masuk dalam pemustan latihan daerah (Pelatda) Lapis I dan II.
Dalam penandatangan tersebut, Hidayat didampingi oleh Gde Sardjana (Waketum II), Fathul Anas (Wakatum III) dan Nur Ali (Waketum V) serta pengurus KONI DKI Jakarta lainnya.
Hidayat mengatakan, dokumen kependudukan sangat dibutuhkan untuk menunjang prestasi atlet ke depan. Dia juga berterima kasih kepada Disdukcapil DKI Jakarta untuk berkomitmen membantu dokumen kependudukan yang dibutuhkan atlet.
Hidayat juga menyambut baik soal tagline Jawara milik Disdukcapil. Tagline ini bukti kalau Disdukcapil melakukan pelayanan jemput bola ke masyarakat.
Sementara itu Budi Awaluddin mengatakan siap untuk membantu keperluan atlet dalam menunjang prestasi. Jawara atau jagonya melayani warga adalah tagline Disdukcapil untuk melayani kebutuhan masyarakat Jakarta.
Disdukcapil, kata dia, juga siap ikut serta dalam menyukseskan dan melahirkan atlet profesional untuk mengharumkan nama ibu kota di kancah nasional maupun internasional.
"Kami sebagai pelayan masyarakat. Disdukcapil juga melakukan jemput bola untuk mendata dokumen kependudukan. Kami berkomitmen dan siap hadir kolaborasi dengan KONI," ungkap Budi.
Baca Juga: Menang Strategi, Regysta Raih Medali Emas Kelas - 48 Kg Kejurnas Karate
Seperti diberitakan, dokumen kependudukan atlet dibutuhkan agar jika bertanding di Kejuaraan Nasional (Kejurnas) dan Pekan Olahraga Nasional (PON) tidak diprotes. Karena syarat utama atlet mewakili provinsi adalah dari dokumen kependudukan seperti KTP. ***