::Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mendampingi Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara mengunjungi lokasi terdampak banjir bandang galodo di Simpang Bukit Batabuah, Kabupaten Agam, Sumatra Barat, pada Selasa (21/5/2024).
Dalam kesempatan peninjauan posko pengungsian korban banjir bandang galodo di Lapangan Batu Taba, Kecamatan Candung, Presiden Jokowi menyampaikan perlunya pembangunan sabo dam tambahan untuk mengantisipasi lahar dingin dan material vulkanik pada jalur aliran pegunungan.
Menurut Presiden, dari kebutuhan 56 sabo dam, guna menahan banjir bandang galodo, yang dihitung oleh Kementerian PUPR, baru dua yang terbangun.
Baca Juga: Menko PMK Dorong Anak Muda Terus Optimis, Asah Kreativitas, dan Jaga Etika di Era Digital
“Setelah dihitung dibutuhkan sabo dam 56, yang ada sekarang baru dua. Sehingga, diperlukan tambahan lagi yang banyak,” ujar Presiden Jokowi.
Presiden Jokowi turut menyerahkan secara simbolis santunan duka bagi warga terdampak, yang rumahnya hancur akibat bencana. Santunan diberikan kepada 12 orang penerima simbolis yang terdiri atas perwakilan penerima bantuan rumah rusak berat, sedang, ringan, dan ahli waris korban meninggal dunia.
Usai mendampingi Presiden Jokowi, Menko PMK beralih mengunjungi posko pengungsian korban bencana di Kecamatan Limo Kaum, Kabupaten Tanah Datar.
Baca Juga: Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan, saat Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama
Dia menyampaikan, pemerintah akan terus berupaya mempercepat penanganan bencana banjir bandang disertai material sedimentasi yang terjadi di Provinsi Sumatra Barat.
Untuk meminimalisir agar tidak timbul korban di masa mendatang, imbuhnya, pemerintah akan merelokasi pemukiman masyarakat yang berada di bantaran aliran sungai.
Masyarakat yang masih berada di zona merah lahar dingin juga akan segera direlokasi.
Baca Juga: Menaker Matangkan Kerja Sama Penempatan Pekerja Migran Indonesia di Persatuan Emirat Arab
"Nanti rumah yang berada di bantaran sungai akan direlokasi supaya tidak lagi ada kasus seperti ini, tidak akan ada korban. Mudah-mudahan kondisinya akan lebih baik dibandingkan sebelumnya," ujar Menko PMK.
Menko PMK mengatakan, relokasi pemukiman warga tidak akan terlalu jauh dari tempat tinggal semula. Hal ini sesuai dengan arahan Presiden Jokowi berkaitan dengan sumber mata pencaharian dan pendapatan masyarakat.
Selain itu, lahan yang akan dipakai untuk relokasi rumah akan dicarikan oleh Pemerintah Daerah dengan dibantu pendanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana serta dikerjakan oleh Kementerian PUPR.
Menko PMK mengimbau, masyarakat tidak ambil resiko untuk memaksa tinggal di lokasi zona merah karena bencana banjir berpotensi akan terulang di kemudian hari.
Karena itu, Menko PMK meminta masyarakat yang tinggal di zona merah untuk mematuhi ketentuan relokasi.
Pada kesempatan itu, Menko PMK turut menyerahkan secara simbolis bantuan kepada warga terdampak, dengan rumah rusak berat, sedang, ringan akibat bencana. Bantuan simbolis juga diserahkan kepada ahli waris korban meninggal.
Menko PMK juga berkesempatan menghibur anak-anak pengungsi yang telah ceria menyambut dengan hangat, serta memberikan bantuan berupa peralatan sekolah dan makanan ringan. Kemudian juga diserahkan beberapa bantuan sosial dari Presiden Joko Widodo secara simbolis.
Pada kesempatan itu, Menko PMK menyaksikan secara langsung kerusakan yang diakibatkan oleh terjangan banjir bandang galodo yang berlokasi di Dusun Tuo, Kecamatan Limo Kaum.
Dia melihat sisa-sisa material banjir bandang berupa batu-batu besar yang telah memporak porandakan bangunan-bangunan dan jembatan yang ada di sekitar aliran sungai.
Di lokasi itu terdapat beberapa rumah dan bangunan yang terkena dampak parah, termasuk juga rumah ibadah masjid yang fondasinya hampir roboh. Dalam pemantauannya itu tengah dilakukan rehabilitasi dan pengurukan aliran sungai oleh pihak Kementerian PUPR.
Turut hadir dalam kunjungan kerja ini Menteri Sosial Tri Rismaharini, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, Kepala Basarnas Kusworo, Kapolda Sumbar Irjen Suharyono, Pangkogabwilhan Mayjen Maman Firmansyah, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah, Bupati Agam Andri Warman, dan Pangdam Bukit Barisan.***