: Dalam upaya penurunann stunting, masih banyak kepala daerah yang belum sampai pada detil dalam penanganannya, masih bersifat makro.
Bahkan, masih ada kepala daerah yang belum mengetahui, kalau upaya penurunan stunting, ada uangnya. Akibatnya anggaran menjadi tidak terserap.
Pernyataan itu disampaikan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wadoyo, di sela acara Temu Kerja Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) BKKBN, di Palembang, Sumatera Selatan (Sumsel), Senin (3/7/2023).
Karenanya, dia berharap dengan adanya pertemuan ini, banyak kepala daerah bisa mengetahui secara detil, pentingnya penurunan stunting.
"Memang pembangunan manusia itu harus digaungkan terus, agar terdengar. Tidak seperti pembangunan fisik yang gampang terdengar," ujarnya.
Di satu sisi, Hasto Wadoyo juga menilai cepatnya penurunan stunting di Sumsel, karena program kemandirian pangan yang diprakarsai Pemerintah Provinsi.
"Walau begitu, pemerintah daerah jangan lantas berpuas diri, justru harus lebih menggelorakan lagi upaya penurunan stunting ini," ujarnya
Namun, lanjutnya, yang pasti melalui program kemandirian pangan bisa membuat tiap keluarga di Sumsel mendapatkan asupan gizi dan protein yang cukup.
“Selain itu, keberhasilan menurunkan angka stunting juga ditopang dengan komitmen penyediaan air bersih, kelayakan sanitasi, dan serangkaian pemeriksaan kesehatan ibu dan anak memanfaatkan Posyandu yang sudah berjalan baik di Sumsel,” papar Hasto Wardoyo.
Sebelumnya, Gubernur Sumsel Herman Deru menerangkan, salah satu langkah masif menurunkan angka stunting Pemerintah Provinsi Sumsel, adalah dengan melakukan aktivasi pos pelayanan terpadu (posyandu).
"Sumsel merupakan provinsi terbaik dalam menurunkan angka stunting, (yakni) sebesar 6,2 persen. Dari persentase sebelumnya sebesar 24,8 persen menjadi 18,6 persen," terang Herman Deru.
Dia menjelaskan, sebenarnya untuk mencegah stunting sejak pranikah, dengan menjaga pola makan melalui asupan makanan bergizi. “Stunting di Sumsel turun sangat signifikan bahkan melampaui nasional. Capaian ini patut untuk ditingkatkan,” ujar Gubernur Sumsel.
Gubernur Sumsel Herman Deru juga minta secara khusus kepada para Bupati-Walikota, untuk serius melakukan upaya menekan prevalensi kasus stunting di daerah masing-masing.
Berdasarkan laporan dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) prevalensi stunting Sumsel tahun ini turun hingga 6,2 persen, yakni dari 24,8 persen pada 2022 menjadi 18,6 persen.
Namun, di balik capaian itu terdapat lima dari 17 kabupaten dan kota dengan prevalensi stunting tercatat masih di atas 20 persen.
Dalam laporan BKKBN, lima kabupaten yang prevalensi stunting tinggi, yakni Kabupaten Muara Enim dengan 22,8 persen, Musi Rawas 25,4 persen, Banyuasin 24,8 persen, Ogan Ilir 24,9 persen, serta Musi Rawas Utara 20,2 persen.***