: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mulai memutakhirkan hasil Pendataan Keluarga tahun 2021 (PK-21) secara serentak di seluruh Indonesia.
Mulai Sabtu (1/7/2023), sebanyak 101.236 kader pendata BKKBN, mendatangi keluarga yang tersebar di 13.263 desa di seluruh Indonesia.
Pemutakhiran PK-21 tahun 2023 (PK-23) berlangsung selama satu bulan dan ditargetkan berakhir pada 31 Juli 2023 mendatang.
Dalam Pemutakhiran tahun ini,
15,5 juta keluarga, yang hasilnya digunakan utk intervensi Program Bangga kencana. Termasuk percepatan penurunan stunting dan sasaran penghapusan kemiskinan ekstrem.
"Hari ini Pemutkahiran sudah dimulai serentak. Kami berharap masyarakat ikut membantu, untuk memberikan data yang benar saat Petugas datang mendata nanti untuk mendapatkan data yang benar dan valid," kata Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Pelaporan dan Statistik BKKBN Lina Widyastuti SKM MAPS, di Jakarta, Jumat (30/6/2023).
Pendataan Keluarga merupakan kegiatan dalam rangka penyediaan data dan informasi keluarga. Dalam rangka perencanaan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi program Bangga Kencana dan pembangunan lainnya.
Data hasil Pendataan Keluarga dan pemutakhirannya menggambarkan data mikro keluarga dan anggota keluarga. Yang meliputi indikator kependudukan/ demografi, keluarga berencana, pembangunan keluarga, serta keluarga berisiko stunting.
Pemutakhiran dilakukan dengan dua metode pengumpulan data. Yaitu metode formulir (paper based) dan telepon pintar (smartphone), yang ditentukan berdasarkan pemetaan yang dilakukan provinsi.
Pemutakhirkan Data Keluarga Indonesia oleh BKKBN dilakukan dengan cara melengkapi, memperbaiki, memperbaharui, mencatat mutasi, serta mendata keluarga baru yang belum ada dalam BDKI melalui kunjungan rumah ke rumah. Dengan cara mewawancara dan atau mengobservasi kepala keluarga, yang dilakukan secara serentak pada waktu yang telah ditentukan.
Pemutakhiran serentak di seluruh Indonesia pada 1-31 Juli 2023 ini, untuk meningkatkan akurasi data. Sehingga, intervensi pemerintah dalam percepatan penurunan stunting dan penghapusan kemiskinan ekstrem bisa tepat kepada keluarga sasaran.
Lina mengatakan, pada Pemutakhiran PK-23 lebih dulu diadakan Prapelaksanaan Pemutakhiran yang digelar selama 10 hari pada 20-30 Juni 2023.
Prapelaksanaan Pemutakhiran itu sebagai langkah awal sekaligus uji coba, agar data yang dihasilkan valid dan benar.
“Prapelaksanaan Pemutakhiran dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama pada 20 sampai 25 Juni yang dilakukan di 32 kabupaten dan kota di 15 provinsi. Prapelaksanaan tahap kedua akan dilaksanakan pada 25 hingga 30 Juni 2023,” terangnya.
Dia mengatakan, dalam Prapelaksanaan tahap pertama sudah masuk 25.311 keluarga yang didata. Dari jumlah itu sebanyak 23.074 (91,2 persen) data keluarga sudah divalidasi.
“Hasil Prapelaksanaan Pemutakhiran ini menjadi bahan evaluasi bagi provinsi-provinsi. Sehingga, saat Pemutakhiran dimulai pada 1 Juli, setiap perwakilan provinsi sudah tahu hal-hal yang menjadi kendala dan solusinya. Agar Pemutakhiran PK-23 ini bisa berjalan dengan baik dan data yang dihasilkan valid dan benar,” jelasnya.
Baca Juga: BPJAMSOSTEK Jaksrta Kebon Sirih Roadshow Sosialisasi ke Perangkat RT/RW se-Kelurahan Menteng
Dia mengatakan, Prapelaksanaan Pemutakhiran PK-23 ini sesuai dengan surat edaran dari Kepala BKKBN nomor 2 tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pemutakhiran Pendataan Keluarga tahun 2023.
Dalam surat edaran itu disebutkan Pemutakhiran PK-23 dilakukan lebih dulu dengan prapelaksanaan, yang digelar paling sedikit satu kabupaten/kota per provinsi pada 20 Juni 2023 – 30 Juni 2023.
Pemutakhiran PK-21 tahun 2023 dilakukan serentak di seluruh provinsi pada 1 Juli 2023 sampai dengan 31 Juli 2023.
Wilayah Pemutakhiran PK-21 tahun 2023 dilaksanakan pada desa/kelurahan yang terpilih sebagai sampel dan desa/ kelurahan dengan cakupan keluarga terdata rendah.
Dari Pemutakhiran Pendataan Keluarga tahun 2022, jumlah keluarga terdata sebanyak 69.894.542 keluarga dengan total individu anggota keluarga yang telah terekam sebanyak 230.353.769 jiwa. Cakupan pemutakhiran Pk-23 ditargetkan memutakhirkan 20-30 persen keluarga.
Sebelumnya, Kepala BKKBN Dr (HC) dr Hasto Wardoyo SpO G (K) mengatakan, seluruh kader pendata yang dikoordinasikan Perwakilan BKKBN Provinsi harus memperhatikan lokus desa, yang menjadi sasaran program Pemutakhiran PK-23.
Baca Juga: IHarganas 2023, Jadi Momentum Penguatan Peran Keluarga dalam Percepatan Penurunan Stunting
“Seluruh kader pendata agar melihat lokus desa dalam Pemutakhiran ini. Perhatikan jumlah KK (Kepala Keluarga)-nya. Cek dulu jumlah KK di perwakilan (BKKBN) masing-masing dengan jumlah target KK di desa lokus. Jangan salah target. Jangan sampai ada alasan, jumlah KK-nya tidak sesuai," jelas Hasto Wardoyo
Hasto Wardoyo menyatakan, dalam program pemutakhiran ini sangat ditekankan tentang kebenaran data. Validitas data juga sangat penting dan utama.
“Kualitas data harus ditonjolkan. Dengan data yang valid, maka kita bisa melihat masalah dengan terang benderang. Tanpa data (valid) maka program percepatan penurunan stunting dan penghapusan kemiskinan ekstrem menjadi tidak sukses,” tutur Hasto Wardoyo.***