SEMARANG: Tahun depan, Pemprov Jawa Tengah berencana menaikkan dana Bantuan Keuangan Pemerintah Desa (Bankeupemdes). Langkah ini untuk mengejar penuntasan renovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) menjadi layak huni.
Sejak pertama menjabat, pasangan Gubernur Ganjar Pranowo bersama Wagub Yasin, memang sudah komit untuk memperbaiki sebanyak 1.582.024 rumah. Ini semua termaktub dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2018, dimana pada tahun 2020 masih tersisa 827.009 unit rumah yang harus diselesaikan perbaikannya.
Menurut Kepala Disperakim Jawa Tengah, Arief Djatmiko, setiap tahun target perbaikan RTLH di Jateng mencapai 100 ribu unit. Pada 2019 jumlah peningkatan kualitas RTLH tersebut melebihi target, hingga lebih dari 102 ribu unit.
Ia menyebut, target itu dicapai dengan sinergi pemerintah dari tingkat pusat hingga daerah. Selain itu, ada pula peran serta dari BAZNAS, Pemerintah Desa melaui Dana Desa dan sektor swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan.
Arief menjelaskan, meskipun dari target BNBA RPJMD Jateng tinggal menyisakan 827.009 unit RTLH. Namun masih terdapat tambahan data RTLH dari evaluasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
"Walaupun setiap tahun kita intervensi untuk perbaikan RTLH, tetapi saat ini jumlahnya masih sangat banyak yaitu 1.632.071 unit RTLH yang harus diperbaiki. Rinciannya 827.009 adalah data dari RPJMD dan 805.062 merupakan data baru, dari updating DTKS" sebutnya, Minggu (5/9/2021).
Namun demikian, di tahun 2022 mendatang dana stimulan Bantuan Keuangan Pemerintah Desa (Bankeupemdes) untuk perbaikan RTLH dari APBD provinsi, direncanakan naik. Dari semula Rp12 juta per unit, menjadi Rp17 juta per unit rumah. Itu dilakukan, untuk lebih meningkatkan kualitas rumah yang diperbaiki.
Pihaknya tidak menepis kondisi di mana Pandemi Covid-19 memengaruhi alokasi perbaikan RTLH. Pemerintah Daerah banyak merefokusing dana peningkatan kualitas RTLH dalam rangka penanganan kemiskinan tersebut. "Pada tahun 2020, kita berhasil merenovasi 75.230 unit RTLH," urainya.
Arief berharap, agar mereka yang merasa berhak dibantu perbaikan RTLH nya, bisa segera menghubungi pemerintah desa setempat. Hal itu agar yang bersangkutan bisa masuk dalam usulan Musdes dan yang belum masuk DTKS dapat segera didaftarkan ke basis data terpadu milik Dinas Sosial.
"Apalagi sistem kita sudah terkoneksi dengan sistem cari BDT milik Dinsos. Sehingga kalau sudah masuk ke sistem Dinsos, maka akan terdaftar ke kita," pungkas Arief. ***