JAKARTA:Polda Metro Jaya dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta beraepakat bahwa program perluasan kebijakan pembatasan kendaraan ganjil-genap di Ibu Kota harus dipermanenkan sebelum diberlakukannya sistem jalan berbayar electronic road pricing (ERP).
Sebab, hanya kebijakan pembatasan kendaraan yang bisa dilakukan DKI untuk mengurai kemacetan lalu-lintas yang selalu menjadi momok masyarakat.
" Ya sembari menunggu operasional ERP, seyogyanya kebijakan ganjil genap dapat dipermanenkan," kata pengamat transportasi dari Unika Soegijapranata, Djoko Setijowarno, di Jakarta.
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Andri Yansyah menegaskan, perluasan ganjil genap itu sudah dikaji untuk permanenkan sambil menunggu LRT Jakarta, LRT Jabodetabek dan MRT beroperasi.
"Dutambah lahi ERP sudah final diberlakukan mulai 2019," kata Andri Yansah. Djoko meyakini, penerapan ERP bakal membawa banyak manfaat daripada mudaratnya.
Dengan adanya ERP, Pemprov DKI bisa mendapatkan banyak pemasukan untuk menyubsidi penyelenggaran transportasi umum yang lebih masif.
Dengan begitu, selama ERP belum diterapkan, diharapkan Pemprov DKI berani mengambil langkah mempermanenkan kebijakan perluasan ganjil-genap seperti yang dilakukan Beijing setelah menggelar Olimpiade 2008.
"Saat perhelatan Asian Games ke 18 tahun 2018 dimulai, yakni 2 Agustus 2018, dalam kurun sebulan, banyak warga di Jakarta dan sekitarnya atau orang yang mendatangi Jakarta merasakan lebih lancar," katanya.
Dia juga menyayangkan program ERP yang telah direncanakan lebih dari tiga tahun hingga kini belum ada kejelasan kapan untuk bisa dieksekusi.
Dishub DKI selalu berdalih ERP masih dalam tahap lelang hingga Oktober 2018 tanpa memberi sosialisasi kepada masyarakat. Djoko melanjutkan, selain menerapkan pembatasan kendaraan, Pemprov DKI juga dapat menggunakan strategi mendorong (push) dan menarik (pull) untuk menahan laju warga Jakarta yang memiliki banyak modal membeli kendaraan baru.
Strategi mendorong dan menarik bisa dilakukan dengan mengoptimalisasi moda transportasi berbasis rel, mengintegrasikan antarmoda angkutan umum baik fisik, tiket dan jadwal.
Merestrukturisasi angkutan bis kecil yang tidak efisien dan membangun MRT/BRT, memperluas pedestrian dan penertiban angkutan liar. Bila perlu menaikan tarif parkir. Beberapa langkah tersebut tengah dilakukan DKI meski berjalan lamban.
Tanpa ada penyempurnaan dan perbaikan mustahil manajemen lalu-lintas di kota metropolitan seperti Jakarta dapat tertangani. Kalau hanya sekadar kebijakan ganjil- genap yang kemudian tidak disertai kebijakan lain, pastilah jumlah kendaraan semakin meningkat.
Apalagi tidak dilakukan pelarangan sepeda motor di area dan ruas jalan yang sama. "Tanpa kebijakan yang membatasi gerak kendaraan pribadi, tentunya target beralihnya pengguna kendaraan pribadi ke transportasi unum tidak akan tercapai," ujar Djoko.