JAKARTA: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini sedang banyak usaha tambang dan kebun ilegal di Indonesia dilindungi oleh petinggi-petinggi bersenjata. Hal ini menyebabkan tambang dan kebun ilegal itu dibiarkan meskipun ada perizinannya bermasalah.
"Banyak sekali pelindung-pelindung-usaha tambang ilegal dan kebun ilegal, dan banyak para petinggi-petinggi yang bersenjata," kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarief, Minggu (9/12/2018).
Laode menuturkan, KPK mencatat ada 5.000 dari 10 ribu izin tambang yang saat ini tidak lengkap dan tidak bersih ( bersih dan jernih ). Dia mencontohkan, ada orang yang beroperasi, meskipun belum memiliki izin.
Ada pula yang menggunakan tidak ada Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Ia pun menyebut ada usaha yang tidak melaporkan hasil pengerukannya secara berkala.
"Ada jumlah (produksi tambang) yang ada di Bea Cukai, yang dikirim, dengan tempat lain yang berbeda. Jadi, Laode.
Menurut Laode, tambang ilegal yang selama ini kerap dibiarkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) atau pemerintah daerah setempat. Padahal, mereka memiliki wewenang untuk menutup tambang tak berizin.
Laode juga bernama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Solid, ada beberapa tambang atau kebun yang izin lahannya berseberangan dengan hutan lindung.
Bahkan, ada pula usaha-usaha yang masuk dalam kawasan gambut. "Mengapa dibiarkan? Coba tanyakan," kata Laode. KPK pun sebenarnya ada praktik pidana yang dilakukan oleh usaha tambang dan kebun ilegal tersebut. Hanya saja, KPK sulit mengusutnya.
Ini lantaran KPK harus lebih dulu melakukan pembuktian apakah masalah tersebut memang sengaja dibiarkan oleh regulator. Karenanya, dia meminta masalah ini juga ditangani oleh Presiden Joko Widodo. "Saya pikir Presiden harus turun tangan karena banyak sekali backing-backing yang enggak jelas," kata Laode.
Menyinggung upaya pencegahan yang disebut-sebut parlemen rendah sekali,
Syarief mengatakan saat ini jumlah petugas pencegahan korupsi lebih banyak daripada penindakan. KPK juga sudah bekerja sama dengan organisasi keagamaan untuk mencegah korupsi. "Pencegahan juga kerja sama dengan Muhammadiyah, NU, serta gereja Katolik dan Protestan. Alquran saja dikorupsi, dana haji saja dikorupsi, bagaimana?" tuturnya.
Dia mencontohkan penindakan operasi tangkap tangan (OTT) dengan pembangunan infrastruktur, yaitu kasus Dirjen Hubla Antonius Tonny Budiono. Kemudian uang yang ditemukan tersebar di berbagai tempat dari kamar tidur sampai toilet. "Terus aku tanya, Bapak sudah tidak punya istri dan anak sudah selesai kuliah, buat apa uang seperti ini? Jawabannya, kalau ada Minta bantuan uang, ada gereja yang bocor, kasih sumbangan. Basuki Hariman juga pendeta, ulama juga banyak. Maksudnya, tidak cukup itu, perlu sistem yang bagus, "kata Syarief.
Untuk pencegahan, Syarif berharap pemerintah atau membuat kebijakan e-katalog, e-perencanaan, dan e-budgetting . Kebijakan tersebut bisa membuat pejabat melakukan korupsi.