AIMAS: Pendidikan gratis di Kabupaten Sorong untuk lembaga pendidikan PAUD,TK, SD dan SMP benar adanya alias bukan isapan jempol belaka.
Mama Haji Masna, Mama Robeka dan Mama Yunias, penduduk Aimas, ibu kota Kabupaten Sorong, mengaku, benar anak-anaknya mengalami gratis biaya pendidikan mulai PAUD, TK, SD hingga SMP di kabupaten ini (Kabupaten Sorong,Red).
“Kami mau bilang apa kecuali terima kasih, karena biaya sekolah anak-anak kami untuk jenjang pendidikan tersebut gratis dari tahun ke tahun di Kabupaten Sorong. Kami terpaksa pindahkan anak-anak kami ke kabupaten ini (kabupaten Sorong,Red) karena, di daerah tetangga biaya pendidikan masuk SMP jutaan rupiah, apalagi di sekolah andalan,”kata Mama-mama Papua kepada News di Aimas, Minggu (24/3/2019) sore.
Di daerah tetangga, biaya masuk SMP 3 jutaan rupiah lebih per anak. Sementara, rata-rata anak sekolah di pinggiran kota terdiri dari warga kurang mampu.
Ini, membuat masyarakat penduduk Papua Barat , bertanya, yang dimaksud peningkatan kualitas sumber daya manusia Papua melalui Dana Otsus itu seperti apa. “Pasalnya, seperti di Kota Sorong setiap siswa yang masuk SMP harus membayar Rp3 jutaan per anak,”kata Mama Yunias warga asli Papua.
Kenapa berbeda, lanjut Mama Yunias dengan pendidikan gratis yang diterapkan di Kabupaten Sorong, yang dinikmati warga daerah ini.
Menurutnya, masalah ini merupakan pekerjaan berat bagi pemerintah pusat untuk menjelaskan persoalan ini kepada warga Papua. Pasalnya, Dana Otsus itu dikucurkan tiap tahun ke Papua dan Papua Barat. Tapi, tak dinikmati warga asli Papua, demikian Mama Yunias.
Warga Papua lainnya, Mama Haji Masna dan Mama Robeka, minta agar pendidikan gratis ini bukan saja diterapkan oleh Kabupaten Sorong. Tapi, juga harus diterapkan oleh Kota Sorong karena sama-sma mengelola Dana Otsus.
“Ini sangat penting dijelaskan karena Dana Otsus Papua itu diperuntukkan bagi pembangunan termasuk SDM Papua juga,”kata Mama Haji Masna dan Mama Robeka.
Dalam pembicaraan dengan Mama-Mama Papua tersebut, mereka minta agar sosok seperti, Dr Johny Kamuru , Bupati Kabupaten Sorong, itu terus didukung karena ia sangat memajukan pembangunan di kabupaten Sorong.
Terkait pendidikan mahal di Kota Sorong tersebut, dikonfirmasi ke Walikota Sorong, Drs Lambertus Jitmau, ia membenarkan. “Perlu diketahui bahwa pendidikan itu mahal dan itu terjadi di mana-mana bukan di Kota Sorong saja,”kata Walikota Jitmau.
Alasan tidak memberikan subsidi bagi biaya pendidikan di Kota Sorong, menurut Walikota Jitmau, itu karena anggaran (APBD) Kota Sorong tak mampu mengakomodir biaya pendidikan murah di daerah itu, yang terdiri dari ribuan siswa .
Biaya pendidikan tinggi di Kota Sorong, itu ditanggapi oleh Pakar Pendidikan di Papua Barat, Dr Mulyadi. Menurut Mulyadi, biaya pendidikan dari dana Otsus itu wajib dikucurkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) anak-anak Papua dan Papua Barat.
“Di Kabupaten Sorong, saat ini sangat baik karena dari aspek penggunaan anggaran negara menerima predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) berturut-turut 5 tahun belakangan ini. Kabupaten Sorong ini pun bisa memberikan biaya gratis bagi dunia penddidikan mulai dari PAUD hingga SMP, ini luar biasa,”kata Mulyadi.