SUARAKARYA.ID: Sejumlah kalangan mendesak Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono untuk mengevaluasi kinerja manajemen Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Koja, Jakarta Utara.
Sebab, kondisi manajemen RSUD tipe A ini tidak dalam kondisi baik- baik saja. Malah sebaliknya, ratusan karyawan resah karena hak-haknya dipotong dan lambat dibayarkan.
Direktur RSUD Koja, drg. Alifianti Lestari, MSI, MARS dinilai tidak mampu membawa kemajuan rumah sakit ini, sehingga perlu diganti. Bangunan gedungnya tampak bagus dilihat dari luar, namun di dalamnya sejatinya carut marut.
Pimpinan rumah sakit umum daerah terbesar di Jakarta Utara ini tidak mampu menciptakan kondisi perusahaan (BUMD) Pemprov DKI Jakarta yang kondusif, profesional, aman, dan nyaman bagi semua.
Pengamat Epidemiologi Universitas Indonesia (UI), Tri Yunis Miko mengatakan, RSUD Koja yang dibiayai menggunakan dana APBD DKI Jakarta dan kapitasi dari BPJS Kesehatan, seharusnya mampu melayani masyarakat dengan baik. Jumlah pasien yang banyak, seharusnya kondisi keuangannya di BUMD Dinas Kesehatan ini juga bagus. Namun yang terjadi sebaliknya.
Sejak 2018 usai pergantian Direktur dari dr. Theryoto, MKes, SpOk, MARS digantikan Alifianti Lestari kualitas layanan pesien justru menurun. Komplain ketersediaan ruang inap bagi pasien BPJS terus menjadi masalah akut.
Baca Juga: Dinkes DKI Jakarta Klaim Kasus ISPA Turun
Tidak hanya aspek pelayanan saja, manajemen RSUD yang terletak di Jalan Deli No.4, RT 11/RW 7, Koja, Kecamatan Koja, Jakarta Utara Utara itu sangat menurun. Pasalnya, telah terjadi gang- gangan atau kelompok-kelompok di lingkungan karyawan bawaan Alifianti Lestari yang menempati posisi- posisi penting di RSUD tersebut.
"Sejak 2018 manajemen RSUD tidak transparan dan akuntabel. Banyak masalah lain yang muncul selama dipimpin Alifianti Lestari, " ujar Tri Yunis Miko kepada wartawan, Kamis (27/6/2024).
Tokoh masyarakat Jakarta Utara, H Ramly Hi Muhamad menyanyangkan kondisi RSUD Koja saat ini.