CIKARANG: Jaringan Aktivis Pemuda dan Mahasiswa Indonesia (JAPMI) menilai kinerja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Bhagasasi dari sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD) semakin terjun bebas.
Pasalnya, dalam rentang kurun waktu tahun 2015 hingga 2019 hanya dikisaran Rp47 miliar, sedangkan penyertaan modal dalam rentang kurun waktu yang sama mencapai Rp83 miliar.
"Sementara hutang ke pihak ketiga di tahun 2017 mencapai Rp74 miliar, dengan jumlah pelanggan yang setiap tahun meningkat," papar Ketua JAPMI Mat Atin kepada , Selasa (10/8/2021).
Ia mengatakan, di tahun 2019 jumlah pelanggan PDMA Tirta Bhagasasi dengan kisaran 268.368 pelanggan, namun perusahaan plat merah itu tidak mampu mendongkrak pendapatan daerah. Dengan kata lain, secara bisnis Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tersebut diduga sudah bangkrut.
"Kami menilai ada beberapa faktor yang menyebabkan PDAM Tirta Bhagasasi mengalami keterpurukan diantaranya pertama masalah rekrutmen direktur umum yang terlalu lambat dan terkesan dibiarkan kosong dari tahun 2019, namun sesuai aturan paling lambat 15 hari kerja sejak kekosongan jabatan direksi."
"Kedua, pejabat terkait yakni Asisten Daerah atau Kepala Bagian Ekonomi harus melaporkan ke Bupati, selanjutnya Bupati melaporkan ke Mendagri, sehingga kesongan jabatan direksi tidak mengganggu stabilitas perusahaan. Ketiga, lemahnya direktur utama dalam menejerial sumber daya manusia (SDM), sehingga tidak adanya terobosan Insiatif dalam mengembangkan perusahaan. Terlebih, hanya satu insiatif yang dilakukan untuk meningkatkan pendapatan yaitu menaikan tarif pelanggan dan membebankan biaya administrasi sebesar Rp8.000," beber Ujo biasa disapa.
Seperti diketahui, Usep Rahman Salim kurang lebih 6 tahun menjadi direktur umum serta selama 9 tahun menjabat direktur utama PDAM Tirta Bhagasasi.
"Artinya, hampir 15 tahun beliau jadi direksi, tetapi tidak ada langkah-langkah strategis perusahaan dalam menghadapi perubahan zaman," imbuhnya.
Bahkan, lanjut dia, sampai hari ini PDAM Tirta Bhagasasi masih melakukan langkah-langkah konpensional dalam menangani dan menyelesaikan keluhan pelanggan.
"Jadi, kami meminta kepada penjabat Bupati Bekasi Dani Ramdan untuk segerah melanjutkan program-program dari Bupati sebelumnya, terutama dalam hal rekrutmen direktur umum yang sedang berjalan," ujarnya.
Kemudian, Pj Bupati Bekasi harus melanjutkan proses pemisahan aset PDAM Tirta Bhagasasi antara Pemkot Bekasi dan Pemkab Bekasi yang tidak kunjung selasai serta mengevaluasi kinerja direktur utama yang menyebabkan PAD Kabupaten Bekasi tidak ada peningkatan dari tahun ke tahun. ***