: Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengusulkan agar pemerintah bisa melakukan pengawasan dan pengontrolan terhadap tempat ibadah semua agama yang ada di Indonesia yang disinyalir sebagai wadah menanamkan paham radikalisme ditanggapi sejumlah elemen masyarakat di NTB.
Tokoh Kepemudaan Nasional asal Lombok H Karman BM menanggapi hal ini mengungkapkan, mengawasi masjid, karena terungkapnya ada masjid yang ceramah-ceramahnya kerapkali berisi kritik kepada pemerintah, mustinya tidak digeneralisasi.
“Tidak cukup dijadikan sampling bahwa masjid atau tempat ibadah menjadi media persemaian idiologi anti pemerintah. Itu kasuistik saja sifatnya,” katanya di Mataram, Jumat (8/9/2023).
Baca Juga: Politisi PPP Yakin Erick Thohir Mampu Perangi Radikalisme dalam Tubuh BUMN
H Karman yang pernah jadi Ketum Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII) 2013-2017 ini menilai, banyak contoh masjid-masjid yang mencerdaskan ummat. Melakukan pemberdayaan ummat. Masjid-masjid Itu sudah mengambil sebagian besar tugas pemerintah. Yaitu mendidik ummat.
“Ingat, Masjid-Masjid kita rata-rata dibangun secara swadaya. Dibangun dan dikelola menggunakan swadaya masyarakat. Dalam hal ini saran saya, bukan pengawasan yang diperlukan, melainkan pembinaan,” jelas Bacaleg DPR RI Dapil NTB 2 ini.
Dikatakan, dalam momentum seperti ini diharapkan supaya Pemerintah lebih meningkatkan pembinaan dan pemberdayaan Masjid. Membantu ummat membangun dan mengelola Masjid.
“Dari urusan ngelola toilet, hingga ngelola kegiatan keagamaan dan kegiatan sosial kemasyarakatan masjid. Sehingga tidak ada celah bagi paham-paham radikal dan paham-paham asing lainnya masuk ke tempat ibadah kita,” ujarnya.
“Kita setuju radikalisme dan isme-isme asing lainnya yang bertentangan dengan nilai-nilai bangsa harus dilawan. Dan itu bisa dilakukan melalui Masjid atau tempat ibadah,” ujar Ketua Umum Himpunan Masyarakat Lombok Jabotabek ini.
Sebagaimana diketahui dalam sejumlah pemberitaan media Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Rycko Amelza Dahniel dalam rapat dengan Komisi III DPR, Senin (4/9/2023) lalu mengusulkan agar pemerintah mengontrol semua tempat ibadah di Indonesia agar tempat ibadah tidak menjadi sarang radikalisme. BNPT berkaca dari negara-negara luar. ***