: Sebagai wujud pemerintah dalam mengurangi emisi karbon, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) akan membuat standar kompetensi terkait pusat data hijau, bekerja sama dengan penggiat pusat data, di antaranya Ikatan Profesional Pusat Data Hijau Indonesia (IPUSTAH-ID).
Hal itu disampaikan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor pada acara Peluncuran Teknologi Immersion Cooling Pada Pusat Data Dalam Usaha Mengurangi Emisi Karbon yang Berdampak ke Lingkungan Hidup, di Jakarta, Selasa (31/10/2023).
Wamenaker juga mengatakan, pusat data nasional membutuhkan standar kompetensi khusus, terutama untuk ASN dalam menyelenggarakan pusat data nasional.
"Untuk itu, Kementerian Ketenagakerjaan siap berkolaborasi dengan Kementerian Kominfo. Untuk mewujudkan ASN yang kompeten di bidang pusat data hijau," ucap Wamenaker.
Dia menyatakan, pemerintah telah berusaha mengurangi emisi karbon dengan berbagai regulasi, di antaranya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement.
Dia juga mengatakan, pada Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP26) di Glasgow, Skotlandia, Inggris, 1 November 2021, Presiden Joko Widodo mengambil langkah serius dalam penanggulangan perubahan iklim, dengan mengesahkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Nilai Ekonomi Karbon (NEK).
Lebih lanjut dikemukakannya, , saat ini Kemnaker secara resmi baru mengeluarkan SKKNI bidang pusat data terkait pengelolaan pusat data saja, melalui Keputusan Menteri Ketenagakerjaan RI nomor 45 tahun 2015 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia bidang Pengelolaan Pusat Data.
"Ke depannya dalam mendukung pengurangan emisi karbon, akan disiapkan SKKNI terkait pusat data hijau, baik untuk desain, maupun operasional," ujarnya.
Di samping itu, lanjutnya, sudah ada kerja sama antar kementerian dan lembaga yakni Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian PPN/Bappenas, BNSP, serta Kadin dalam pembuatan Daftar Unit Kompetensi Okupasi termasuk bidang Pusat Data.
Baca Juga: BPJamsostek Jakarta Salemba dan Anggota Komisi IX DPR Sosialisasikan Program Jaminan Sosial
Namun, daftar unit kompetensi tersebut belum sesuai dengan kebutuhan saat ini dan masa depan. Sehingga, akan diusulkan untuk di sesuaikan kembali.***