: Mahkamah Agung (MA) menjadi salah satu lembaga negara yang akan pindah ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara pada kluster pertama.
Sebagai bagian dalam persiapan perpindahan IKN, Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) juga turut membantu menata arsip di MA. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala ANRI, Imam Gunarto meninjau langsung kegiatan penataan arsip yang berlangsung di MA ini (3/11/2023).
"ANRI memiliki program untuk menata arsip kementerian/lembaga termasuk di Mahkamah Agung, nah masih banyak arsip yang harus ditata salah satu ini (arsip MA)," ungkap Imam.
Menurutnya, MA memiliki peranan strategis dalam proses penegakan hukum, oleh karenanya perlu didukung dalam penataan arsipnya.
"Nah kita tahu bahwa program pemerintah dalam konteks penegakan hukum itu menjadi sangat prioritas saat ini, karena MA sebagai benteng terakhir dari keadilan itu, harus berjalan dengan sebaik-baiknya dan kearsipan di MA ini menjadi secret weapon, menjadi senjata pamungkas, karena proses peradilan tidak mungkin berjalan dengan baik kalau tidak ada dukungan kearsipan," terang Imam.
Baca Juga: Penataan Arsip Instansi yang Akan Pindah IKN, Plt. Kepala ANRI Tinjau Arsip KPK
Imam menambahkan bahwa penataan, penertiban kearsipan di MA menjadi satu hal yang mutlak dilaksanakan. Saat ini MA juga melakukan proses transformasi, mentransisikan proses penyelenggaraan kearsipan yang manual ke sistem digital.
"Itu satu langkah yang bagus dan patut didukung oleh semua pihak agar proses penegakan hukum, peradilan, keadilan betul-betul ditegakkan, karena kinerja di MA meningkat dan kearsipan harus mendukung dengan arsip-arsip yang tertata dengan baik, mudah diakses dan berguna untuk rujukan-rujukan ataupun referensi proses peradilan," tambahnya.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Biro Keuangan MA, Edi Yuniadi mengucapkan apresiasi dan menyambut baik program penataan arsip yang diinisiasi ANRI. Edi berharap bahwa proses penataan arsip di MA ini dapat berjalan dengan baik dan MA mendukung sekali program ini, karena tujuannya agar penataan arsip di MA dan badan perwakilan yang berada di bawahnya menjadi lebih baik.
Baca Juga: Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri Resmikan Pusat Studi Arsip Statis Kepresidenan
"Kami menyadari penataan arsip ini akan menjadi kunci pengelolaan kearsipan terutama arsip perkara yang memang tidak ada batas waktu untuk penghapusannya sehingga pencari keadilan tetap akan bisa merasakan rasa keamanan terkait pengelolaan arsip di Mahkamah Agung," imbuhnya.
Sebagai informasi, pada 2023 ini, ANRI memiliki salah satu kegiatan prioritas nasional yakni mendampingi 70 kementerian/lembaga yang akan pindah ke IKN untuk menata arsip.
Kegiatan penataan arsip ini dilakukan terhadap keberadaan dan kelangsungan hidup bangsa dan negara, arsip yang bernilai sejarah, dan arsip aset Barang Milik Negara (BMN) yang dikelola kementerian/lembaga.