unescoworldheritagesites.com

Perubahan Iklim, Pengendalian Banjir Pesisir dan Ancamannya Didiskusikan - News

Banjir tob di pesisir pantai Jakarta

: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta menggelar <span;>Focus Group Discussion <span;>(FGD) di Ruang Pola, lantai 2 Blok G, Balai Kota.

Diharapkan upaya ini mampu menjadi jawaban atas permasalahan.

Diskusi ini mengangkat tema Urgensi Pengendalian Banjir Pesisir dan Keberlanjutan National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) Pasca Pemindahan Ibu Kota Negara.

Acara tersebut dihadiri sejumlah nara sumber dari Bappenas dan Direktorat Sumber Daya Air Kementerian PUPR. 

Baca Juga: Gerak Cepat, DKI Tangani Dampak Banjir Rob Dan Serahkan Bantuan Untuk Korban Terdampak

Wakil Kepala Bappeda DKI Jakarta Tri Indrawan mengatakan, dampak perubahan iklim makin nyata di depan mata.

Sejumlah fenomena yang terjadi seperti kemarau panjang, curah hujan ekstrem dan penurunan muka tanah 

"Fenomena banjir dan rob di Jakarta akibat faktor perubahan iklim, cuaca, tipografi alam serta penurunan muka tanah," ujarnya, Senin (18/12/2023). 

Baca Juga: Tol Semarang-Demak, Diyakini Ampuh Atasi Banjir Rob Semarang

Dia mengungkapkan, berdasarkan angka pengukuran dari hasil kerja sama ITB dan Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta di 272 titik menunjukkan, penurunan tanah berkisar antara 0 sampai 10,9 sentimeter. Posisi ini diperkirakan berada di wilayah Muara Baru, Jakarta Utara dengan rata rata 3,9 sentimeter per tahun. 

Berdasarkan hasil kajian bersama pada 2020 direkomendasikan, pembangunan tanggul pantai diintegrasikan dengan sistem polder, pemantauan land subsidence dan tanggul laut terintegrasi pembangunan jalan tol, pengelolaan air baku dan limbah berikut penataan pemukiman dan kawasan pesisir di berbagai sektor.

"Jakarta pada 2024 melepas status Ibu Kota Negara dan bertransformasi menjadi Kota Global," ucapnya. 

Baca Juga: Pengerukan Lumpur Waduk Pluit Kendalikan Banjir Pesisir Jakarta

Ia menuturkan, selama ini Pemprov DKI Jakarta dan Kementerian PUPR bersinergi untuk merampungkan pembangunan tanggung pesisir sepanjang 38,9 kilometer.

"Sisa panjang tanggul yang belum dibangun sepanjang 12,8 kilometer dengan cakupan kluster Muara Angke, Pantai Mutiara dan Kali Blencong. Kita targetkan rampung sebelum 2030," tuturnya. 

Menurut dia, proyek NCICD bukan sekadar pembangunan tanggul semata. Namun upaya besar transformasi kawasan pesisir utara menjadi wajah masa depan Jakarta. 

"Diharapkan upaya ini mampu menjadi jawaban atas permasalahan yang saat ini dihadapi,"  katanya. 

Tri menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah bersinergi dengan Pemprov DKI Jakarta dalam mendukung keberlanjutan pembangunan NCICD. 

"Semoga keseriusan kita bersama sebagai langkah awal pengembangan pesisir utara Jakarta sebagai  engine of grow," tuturnya. ***

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat