' Evaluasi proses pemilihan presiden diungkapkan oleh Ketua Komisi I DPRD Kota Bekasi, Faisal. Ia menyoroti kurangnya transparansi oleh KPU dan Bawaslu dalam mempublikasikan dokumen C1 Plano, yang merupakan salinan resmi hasil penghitungan suara di tempat pemungutan suara (TPS).
Menurut Faisal, ketidaktersediaan C1 Plano secara terbuka menjadi sumber kekecewaan yang besar dan perlu menjadi fokus evaluasi untuk penyelenggaraan pemilu yang lebih baik di masa depan.
"C1 Plano harusnya dipastikan keabsahannya dan dihadirkan secara utuh di setiap kelurahan untuk dapat diakses oleh publik," ungkap Faisal kepada , Jumat (19/4/2024).
Baca Juga: Ghina Rabbani Wasisto, Energi Baru Perempuan untuk Madiun
Lebih lanjut, Faisal menekankan bahwa Bawaslu dan KPU seharusnya lebih proaktif dalam memastikan bahwa seluruh dokumen penghitungan suara dapat diakses secara transparan oleh masyarakat.
"Bayangkan saja, jika setiap kelurahan memiliki akses terbuka ke C1 Plano, banyak kegaduhan yang bisa dihindari," tambahnya politisi Golkar ini.
Ia juga menyinggung tentang penggunaan anggaran APBD yang seharusnya memastikan transparansi ini dapat terlaksana dengan baik.
Baca Juga: Evi Mafriningsianti PAN Komitmen Perjuangkan Pembangunan di Bekasi Timur dan Bekasi Selatan
"Saksi TPS dari Bawaslu, yang pendanaannya bersumber dari APBD, memiliki kewajiban untuk mengawal dan memastikan dokumen C1 Plano ini tersedia untuk publik," jelas Faisal.
Faisal berharap, evaluasi ini bisa dijadikan sebagai bahan introspeksi dan perbaikan bagi KPU dan Bawaslu dalam menyelenggarakan pemilu yang lebih transparan dan akuntabel di masa yang akan datang. (Adv/Humas DPRD Kota Bekasi)