: Dalam rangka menyambut Hari Pendidikan Nasional, Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) Kota Depok berharap agar pendidikan betul-betul gratis dan berkualitas. Demikian rilis yang dibagikan kepada sejumlah media di Depok Selasa (2/5/2023).
Sebagai organisasi masyarakat yang konsentrasi dibidang kesehatan dan pendidikan, DKR ikut menyoroti persoalan pendidikan di Kota Depok.
"Ya kami memang tidak bisa menolak ketika ada masyarakat yang mengadukan urusan pendidikan ke DKR, karena mamang masih banyak persoalan," ujar Roy Pangharapan.
Untuk itu pada kesempatan hari Pendidikan Nasional ini, DKR sangat berharap agar pemerintah dapat segera mewujudkan Pendidikan Gratis Berkualitas untuk seluruh masyarakat.
Baca Juga: Tutup Operasi Ketupat 2023, Kakorlantas Beri Pesan dan Kesan
"Setidaknya untuk masyarakat miskin agar diutamakan, sebab kalau bulan negara yang ikut campur, kepada siapa si miskin berharap," kata Roy Pangharapan.
DKR berharap agar sekolah negeri betul-betul diprioritaskan untuk masyarakat miskin, sementara yang mampu bisa memilih sekolah lainnya yang berbayar.
"Saya mohon kepada siapapun masyarakat yang mampu agar menyekolahkan anaknya ke Sekolah swasta, biarlah sekolah negeri untuk para siswa dari keluarga tidak mampu,".tambah Roy Pangharapan.
Baca Juga: Diknas Ternate Malut Berencara Programkan Penerapan Zona Guru
Adapun menurutnya, persoalan pendidikan di Kota Depok ini adalah masih adanya pungutan di sekolah negeri atas nama Studi tour, perpisahan dan lain-lainnya.
Juga persoalan ijazah yang masih banyak ditahan oleh pihak sekolah, serta belum semua siswa miskin sekolah di negeri akibatnya menjadi beban sekolah swasta dengan menunggak iuran sekolah.
"Melalui momentum Hari Pendidikan Nasional ini, kami tidak minta yang muluk muluk, hanya bebaskan ijazah yang ditahan dan prioritas sekolah negeri untuk siswa dari keluarga tidak mampu, selamat Hari Pendidikan Nasional," pungkas Roy Pangharapan.
Seperti diketahui selama ini DKR sangat aktif membela siswa dari keluarga miskin yang ditolak oleh sekolah negeri, terutama saat Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).
Hampir setiap tahun DKR bersama para orang tua siswa menggelar aksi unjuk rasa menuntut agar anak-anak dari keluarga miskin bisa sekolah.***