: Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD, minta agar anak bangsa untuk tidak tergiur terhadap bujuk rayu sindikat. Yang memberangkatkan pekerja migrnkorroan Indonesia (PMI) secara ilegal.
Menkopolhukam Mahfud MD menyatakan, ada keunggulan dan nilai lebih bagi masyarakat yang bekerja legal ke luar negeri.
"Jangan mengikuti jalur ilegal, karena itu beresiko sangat buruk. Jika bekerja secara resmi, maka pelindungan hukum benar-benar penuh diberikan negara kepada para pekerja migran Indonesia," ujar Menkopolhukam Mahfud MD.
Baca Juga: Kemnaker Buka Kesempatan Program Kuliah Gratis di Polteknaker
Semua itu dikemukakannya, saat melepas 503 pekerja migran Indonesia (PMI) ke Korea Selatan dan Jepang melalui skema Government to Government (G to G), dengan rincian 191 PMI ke Korea Selatan dan 312 PMI ke Jepang.
Semua itu dikemukakannya, saat melepas 503 pekerja migran Indonesia (PMI) ke Korea Selatan dan Jepang melalui skema Government to Government (G to G), dengan rincian 191 PMI ke Korea Selatan dan 312 PMI ke Jepang.
Acara pelepasan PMI yang digelar Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) itu berlangsung di Hotel Peninsula, Jakarta, Senin (19/6/2023).
Pada kesempatan ini, Kepala BP2MI Benny Rhamdani menyatakan, sudah mengadu banyak ke Menkopolhukam, Mahfud MD terkait maraknya kasus Tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
Seperti diketahui, kasus TPPO menjadi ramai karena banyak yang berhasil terbongkar. Data menyebutkan, pada Juni 2023 ini pelaku kasus TPPO yang berhasil ditindak sebanyak 1.476 orang.
Pihak kepolisian sudah menetapkan 457 orang tersangka. Sementara, yang sedang diburu, diselidiki, serta disidik sebanyak 356 orang.
Di sisi lain, Kepala BP2MI menyatakan, pihaknya terus memperbaiki tata kelola penempatan, perlindungan pada PMI.
"Agar para pekerja kita memiliki rasa kebanggan, percaya diri, dan harga diri, serta martabat mereka ini dijaga oleh negara," kata dia.
Para PMI merupakan pahlawan devisa yang perlu dilindungi. Tak boleh, ujarnya, satu manusia pun atas nama apapun menistakan dan merendahkan martabat pekerja indonesia.
Untuk itu, dia menyatakan akan terus berkoordinasi dengan pemerintah dan pihak kepolisian. Demi membongkar pihak-pihak yang menjadi pelindung dalam TPPO.***