: Sedikitnya 700 driver ojek online (Ojol) yang tergabung dalam komunitas Driver Online Bergerak Jawa Tengah, telah menggeruduk kantor Gubernur Jawa Tengah, Senin (7/3/2022).
Demo yang mereka lancarkan langsung direspon Pemerintah, dengan mengajak beberapa perwakilan driver online berdialog di dalam Kantor Gubernur Jateng.
Para driver Ojol menyampaikan aspirasi di depan Sekda Jateng, Sumarno, Kepala Dinas Perhubungan, Henggar Budi Anggoro, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Sakinah, dan Asisten Deputi Wilayah Bidang Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah Jateng-DIY, Dhyah Swasti Kusumawardhani.
Kepala Dinas Perhubungan menyebut, aspirasi yang disampaikan para driver ojol akan ditindaklanjuti dalam pekan ini. Pihaknya akan melakukan komunikasi, baik dengan pemerintah pusat maupun pihak aplikator.
Baca Juga: Jateng Gelar Dekranas 42 Great Sale, Kerja Sama Dengan Shopee
“Kami akan bergerak, karena kami sudah diperintah Pak Sekda. Dalam pekan ini, segera saya panggil aplikator. Kalau memang harus ketemu pimpinannya, akan saya lakukan. Kalau saya butuh tambahan masukan, saya panggil panjenengan,” tuturnya dalam audiensi.
Terkait regulasi, Pemprov belum bisa memberikan keputusan terhadap tuntutan yang disampaikan para driver karena itu menjadi kewenangan pemerintah pusat. Untuk itu, Pemprov Jateng akan menyampaikan kepada pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Perhubungan.
Sekda Jateng Sumarno juga menjelaskan, lantaran regulasi menjadi kewenangan pemerintah pusat, maka Pemprov Jateng hanya menjadi jembatan untuk mengkomunikasikannya. Mengenai tuntutan tarif pengantaran yang sama antar aplikator, Sekda berpandangan, perlu ada diskusi di antara pemegang kebijakan aplikator.
“Kalau perbedaan persepsi tadi, masalah jarak dan sebagainya, tentu saja menurut saya perlu didiskusikan supaya sinkron. Ini kan kita menuju titik fair saja,” katanya.
Baca Juga: Usai Viral, Destinasi Wisata Girpasang Raup Omset Puluhan Juta Per bulan
Sekda berharap, aspirasi para driver ojol yang dibantu oleh Dinas Perhubungan Jawa Tengah, nantinya bisa segera menghasilkan kesepakatan.
Koordinator aksi, Didik, dalam orasinya menyampaikan, tuntutan yang pertama adalah, driver ojol menghendaki adanya peningkatan kesejahteraan dengan dilibatkan dalam setiap pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan sistem aplikasi dari aplikator, dan adanya kontrol pemerintah dan perwakilan driver ojol terkait kuota ojek online di Jawa Tengah.
Selain itu, driver ojol meminta adanya kesamaan tarif di antara aplikator. Tarif yang disarankan minimal Rp8.000 untuk pengantaran berjarak 0 - 4 kilometer dan selebihnya tambahan Rp2.200 per kilometer dan atau pengembalian skema bonus, bukan skema komisi.