: Indonesia - Jepang berencana mengadakan kerja sama untuk membangun sistem informasi pasar kerja, pengawas ketenagakerjaan, serta program terkait pekerja migran.
Kerja sama Indonesia - Jepang mengemuka, saat Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah melakukan pertemuan bilateral dengan Wakil Menteri Tenaga Kerja, dan Kesejahteraan Jepang Yoji Kobayashi.
Kerja sama Indonesia - Jepang di bidang ketenagaketjaan ini, tercetus pada Pertemuan Menteri Tenaga Kerja ASEAN ke-27 (The 27th ASEAN Labour Ministers Meeting / ALMM) di Manila Filipina, Jumat (28/10/2022) malam.
Pada pertemuan itu, dibahas pula mengenai kerja sama dalam sistem pengawasan ketenagakerjaan, sekaligus pertukaran informasi tentang lowongan pekerjaan. Termasuk, informasi mengenai pemberi kerja, yang tidak memenuhi syarat bagi warga negara Indonesia (WNI).
"Pemerintah Jepang telah memiliki pengalaman terkait sistem pengawasan ketenagakerjaan berbasis elektronik yang terintegrasi. Sehingga, mempermudah penyelenggaraan pengawasan ketenagakerjaan dengan data real time dan akuntabel," terang Menaker.
Selain itu, lanjutnya, kerja sama antara Indonesia dan Jepang juga akan melibatkan peran dari Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP). Untuk memberikan pelatihan kerja yang meliputi keterampilan bahasa, pengenalan budaya, serta teknis agar dapat mendukung kebutuhan pasar kerja luar negeri.
Menaker menyatakan, Kemnaker telah mengajukan dua orang advisor dari Japan International Cooperation Agency (JICA). Untuk membantu terlaksananya kebijakan bidang ketenagakerjaan dan program-program, yang berkaitan dengan pekerja migran.
“Saat ini, kami sedang menunggu kedatangan advisor dimaksud dari Jepang untuk ditempatkan di Kemnaker," katanya.
Menaker menginginkan, advisor yang nantinya akan ditugaskan oleh JICA di Kemnaker merupakan orang-orang yang professional, memiliki kompetensi di bidangnya, serta mampu berkomunikasi dengan baik, dalam rangka menyukseskan program ini.***