: Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencanangkan tahun 2024, sebanyak 1.040 lembaga terakreditasi.
Target itu dicanangkan Kemnaker, untuk terus mengoptimalisasi proses penjaminan mutu lembaga melalui akreditasi secara sistematis dan masif.
Penegasan Kemnaker disampaikan Menaker Ida Fauziyah, saat membuka sekaligus memberikan arahan pada Rapat Koordinasi Nasional Akreditasi Lembaga Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja (LA-LPK) dan Komite Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja (KA-LPK).
Rakornas bertema 'Mewujudkan Lembaga Pelatihan yang Kredibel dan Bermutu melalui Akreditasi' itu berlangsung di kota Bandung, Jawa Barat, Selasa (6/3/2024).
"Ini menjadi tugas besar bagi kita semua untuk menyiapkan tata kelola kelembagaan yang baik, sarana prasarana, serta menyiapkan Sumberdaya Manusia (SDM) assesor akreditasi yang profesional, kompeten dan berkualitas menuju Indonesia Emas 2045," terang Menaker.
Sejak tahun 2018 hingga 2023, Kemnaker telah mengakreditasi sebanyak 4.252 lembaga pelatihan yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia baik untuk Balai Latihan Kerja (BLK) Pemerintah dan LPK Swasta.
Sesuai Permenaker Nomor 5 tahun 2022 tentang akreditasi lembaga pelatihan menekankan, agar kompetensi yang dihasilkan dari pelatihan, mendapatkan pengakuan dari dunia usaha atau dunia industri.
"Agar menghasilkan output pelatihan yang kompeten dan mendapatkan pengakuan, maka diperlukan lembaga
yang berkualitas, kredibel dan bermutu melalui penjaminan mutu akreditasi," jelas Menaker.
Dia mengemukakan, akreditasi merupakan proses pemberian pengakuan formal yang menyatakan bahwa suatu lembaga telah memenuhi persyaratan dalam melaksanakan pelatihan kerja. Persyaratannya mengacu delapan standar Kerangka Mutu Pelatihan Indonesia (KMPI).
Baca Juga: IFEX 2024, Catat Lebih dari 13.000 Buyers, Hadirkan Harapan Positif Bagi Pertumbuhan Ekonomi
"Melalui akreditasi LPK ini, diharapkan akan tercipta link and match dengan industri yang ada di sekitar lembaga pelatihan," ujarnya.***