: DPR RI telah ikut membantu proses penekanan biaya haji untuk jemaah di tahun 2024. Upaya DPR ini mendapat apresiasi dari penyelenggara haji.
Sebagaimana diketahui, Komisi VIII DPR RI secara resmi berhasil menekan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) atau biaya yang dibayar langsung oleh jemaah haji. Dengan rata-rata per jemaah sebesar Rp 56.046.172, atau sebesar 60 persen yang meliputi biaya penerbangan, akomodasi di Mekkah, sebagian akomodasi Madinah, biaya hidup (living cost) dan biaya visa.
Baca Juga: Berani Awasi Kasus-kasus Besar, Kinerja DPR RI Periode 2019-2024 Dipuji
Adapun, saran rata-rata Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 1445 H atau 2024, per jemaah untuk jemaah haji reguler sebesar Rp 93.410.286,07 antara lain yaitu biaya yang bersumber dari Nilai Manfaat keuangan haji rata-rata per jemaah sebesar Rp37.364.114.
Hal itu menjadi salah satu poin penting dalam rapat kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Agama RI Yaqut Cholil Qoumas saat menyepakati asumsi dasar Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1445 H/2024 di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (27/11/2023).
Upaya penekanan biaya haji ini diapresiasi oleh salah satu penyelenggara haji dan umrah, A. Sadat Kadar Usman. Usman mengatakan bahwa memang semestinya biaya haji untuk jemaah itu dibuat menjadi lebih ringan. Meskipun dia menyadari bahwa memang ada kenaikan dari pihak pemerintah Kerajaan Arab Saudi.
"Kalau kita lihat dari segi haji pemerintah, sebaiknya ya memang dipermudah dan diperingan untuk masyarakat Indonesia. Walaupun ada kenaikan dari pemerintah Saudi, harus dikaji lagi. Jadi tidak serta-merta menaikkan biaya haji," kata Usman saat dihubungi, baru-baru ini.
Baca Juga: Jelang Akhir Masa Bakti, Kinerja Legislasi DPR Tuai Apresiasi
Meskipun begitu dia mengatakan, ideal biaya haji berada di bawah Rp juta. Sebab, dia melihat masih banyak jemaah yang kemampuan membayarnya di angka tersebut.
"Idealnya itu seharusnya di bawah Rp50 juta ya. Ya range-nya di antaranya di antara Rp35-Rp50 juta. Karena saya berpikir banyak antara Rp26-Rp30 juta itu masih banyak yang mampu," katanya.
Sedangkan terkait persiapan haji, dia juga mengapresiasi pemerintah. Sebab pelayanan haji saat ini sudah cukup baik. Hanya saja, dia melihat kendala itu memang berasal dari pihak vendor di Arab Saudi.
"Dari segi pemerintah ya sudah bagus untuk menyiapkan itu. Kendalanya itu dari Saudi-nya sendiri. Saya lihat dari tahun ke tahun lebih baik," ungkapnya.
"Lebih diperhatikan lagi dari segi bus, tendanya," sambungnya.
Dia mengatakan, sejak awal mestinya biaya haji dihitung ulang. Hal ini mengingat ada beberapa variabel biaya haji yang masih bisa ditekan lagi. Namun, dia mengapresiasi kinerja DPR dalam menekan biaya ini.