: BPJS Kesehatan Nasional memberikan penghargaan Universal Health Coverage (UHC) atau cakupan semesta jaminan kesehatan nasional kepada pemerintah daerah Provinsi NTB yang telah menjaminkan 95 persen lebih masyarakat terjamin dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
"Artinya sedikit lagi masyarakat NTB yang belum terjamin sehingga sangat mudah menjadi peserta kita kedepannya," jelas Direktur Perencanaan dan Manajemen Resiko BPJS Kesehatan Nasional, Mahlil Ruby di gedung Sangkareang, Mataram (4/3/2024).
Ditambahkan Direktur, terkait tantangan kedepan yaitu soal data. Data ini tergantung dari pemerintah daerah karena dari pemerintah daerah lah bisa mengetahui mana yang sudah meninggal yang baru lahir.
Baca Juga: Sebanyak 44 Petugas Pemilu Meninggal dan Kecelakaan Kerja, BPJS Ketenagakerjaan Serahkan Santunan
"Kami tidak tahu secara pasti berapa yang meninggal, sehingga disitulah validitas yang sangat dibutuhkan dari peran pemerintah daerah," ungkapnya.
Baca Juga: Pererat Silaturahmi, BPJS Ketenagakerjaan Juanda Gelar Gathering Badan Usaha Jasa Konstruksi
Kemudian lanjutnya terkait tantangan adalah soal anggaran karena pemerintah provinsi maupun kabupaten kota tidak bisa menentukan anggaran melainkan yang terlibat adalah politik anggaran.
Baca Juga: Atlet Tarung Derajat Diberi Sosialisasi Manfaat Program oleh BPJS Ketenagakerjaan Surabaya Darmo
"Sehingga kita harapkan komitmen dari ekskutif maupun legislatif dalam menentukan anggaran," paparnya.
Kemudian terkait peserta yang menunggak iuran, karena diketahui pemerintah memiliki keterbatasan anggaran sehingga membutuhkan peran dari swasta, peran dari masyarakat termasuk program-program CSR perusahaan. Hal ini bisa dijadikan sharing antara pemerintah dan swasta.
"Saya pikir juga di NTB 5 tahun kedepannya memiliki potensi yang cukup baik bagi lahirnya badan usaha karena daerah ini akan bangkit wisatanya," pungkasnya.