: Satu dasawarsa implementasi Undang-Undang (UU) Desa menjadi momentum untuk melakukan refleksi atas pencapaian kemandirian desa dan kesejahteraan masyarakat desa.
Semangat utama UU Desa adalah pembangunan desa, yang terpusat pada manusia, yakni pengentasan kemiskinan di desa.
Debgan semangat UU Desa tersebut, jangan jadikan Dana Desa sebagai sebuah project saja, tetapi harus dimanfaatkan menjadi pendorong untuk menggerakkan ekonomi masyarakat di desa.
Demikian disampaikan Plt Deputi Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana Sorni Paskah Daeli saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Penyusunan Arah Kebijakan Pelaksanaan UU Desa Tahun 2025-2045 Regional Jawa, Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara di Hotel Double Tree Surabaya, Jawa Timur, Selasa (14/5/2024).
Kemenko PMK sebagai pelaksana komponen tiga Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) dimandatkan untuk menyusun dokumen strategi pelaksanaan UU Desa.
Sorni berharap, keluaran dari dokumen ini dapat menjadi peta jalan dan panduan pelaksanaan UU Desa bagi pemerintah, pemerintah provinsi/kabupaten/kota, dan pemerintah desa.
Dokumen strategi pelaksanaan UU Desa, ujarnya, perlu disusun dalam rangka memandu pelaksanaan UU Desa yang berkelanjutan, berbasis pengalaman empiris selama 10 tahun berjalan dan berguna untuk mengawal tercapainya visi desa yang mandiri, maju, sejahtera, dan demokratis menuju Indonesia Emas 2045.
“Kita berharap pada peringatan 100 tahun Indonesia merdeka di tahun 2045, Indonesia sudah menjadi negara maju,” imbuh Sorni.
Sebelumnya, Plt Asisten Deputi Pemberdayaan Kawasan dan Mobilitas Spasial Eni Rukawiani melaporkan, hasil akhir yang hendak dicapai dalam pertemuan itu adalah untuk mendapatkan masukan dan pemikiran dari para pemangku kepentingan, guna penyusunan arah kebijakan pelaksanaan UU Desa.
“Pertemuan ini dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan pemerintahan desa dan pembangunan perdesaan, termasuk di dalamnya pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemasyarakatan desa sesuai dengan tujuan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,” terang Eni.
Masukan dari seluruh pemangku kepentingan pada rapat koordinasi ini, lanjut Eni, dapat menjadi acuan dalam rangka penyusunan strategi nasional pelaksanaan UU Desa, sebagai arah untuk mencapai target-target yang telah ditetapkan pemerintah maupun yang terdapat dalam Undang-Undang Desa, serta menjadi panduan dalam menyusun rencana strategis dan rencana kerja.
Terutama, untuk menjembatani program-program penguatan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan desa sebagai pelaksanaan dari RPJP 2025-2045 menuju Indonesia Emas.
Mewakili Pj Gubernur Jawa Timur, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur Budi Sarwoto melaporkan, dari 7.721 desa yang ada di Jawa Timur, jumlah desa mandiri tercatat sebanyak 2.800 desa, 3.674 desa dengan kategori maju, dan 1.147 desa telah berkembang.
Pencairan Dana Desa Provinsi Jawa Timur hingga 13 Mei 2024 tersalur sebesar 53,54 persen dari total Rp4,3 triliun di 7.516 desa. Penyaluran Dana Desa untuk BLT adalah sebesar Rp918 miliar, untuk ketahanan pangan telah disalurkan Rp1,89 triliun, dan untuk penanganan stunting sebesar Rp713,5 miliar.***