: Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy melanjutkan blusukannya meninjau pelaksanaan pengukuran dan intervensi serentak pencegahan stunting ke Posyandu As Syifa yang berlokasi di Desa Palem, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Sabtu (15/6/2024).
Agenda Menko PMK itu merupakan bagian dari pelaksanaan intervensi serentak yang dilakukan di 38 provinsi Indonesia.
Menko PMK mengatakan, intervensi serentak itu melibatkan sedikitnya 304.263 posyandu yang ada. Saat ini, sebutnya, capaian intervensi serentak telah mencapai 33,64 persen per 14 juni 2024.
“Ini kan bulan pengukuran dan penimbangan balita serentak nasional, melibatkan 304.263 Posyandu seluruh Indonesia. Itu capaiannya hari ini tadi saya dapat laporan baru sekitar 33,64 persen,” ujar Menko PMK.
Dia mendorong seluruh perangkat pemerintah beserta jajaran BKKBN di daerah untuk dapat segera mempercepat penimbangan dan pengukuran. Agar di akhir bulan Juni dapat mencapai setidaknya 100 persen dari total populasi balita dan posyandu yang ada.
“Saya berharap masing-masing pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan desa serta jajaran BKKBN di masing-masing daerah supaya mempercepat penimbangan dan pengukuran balita di seluruh Posyandu. Sehingga, akhir bulan Juni kita harapkan bisa mencapai 100 persen dari total populasi balita dan jumlah Posyandu yang ada,” jelas Menko PMK.
Dia mengatakan, pelaksanaan intervensi serentak di seluruh posyandu dilakukan, untuk melihat capaian dan kualitas data rutin nasional tahun 2024.
Hasil yang didapat juga akan menjadi bagian dari langkah pencegahan stunting dan intervensi serentak, untuk mempercepat penurunan stunting di Indonesia.
“Kita ingin memastikan sebetulnya berapa capaian dan kualitas pemantauan pertumbuhan tahun 2024. Untuk menentukan intervensi bagi yang brrmasalah gizi, karena ada perintah dari Bapak Presiden tahun 2024 nanti terakhir itu minimum 14 persen. Ini akan kita jadikan dasar untuk intervensi kemudian melakukan langkah pencegahan stunting, pada periode kepemimpinan presiden berikutnya,” terang Menko PMK.
DIsampaikannya, terdapat tiga standar kelayakan pada Pencatatan Pelaporan Gizi Berbasis Msyarakat (PPGBM). Yakni peralatan yang terstandar, kompetensi kader, serta cakupan mencapai 100 persen dari total balita nasional.
“Karena kelayakan standar data rutin PPGBM yang bisa dipertanggungjawabkan itu adalah apabila pertama peralatannya terstandar, tidak boleh peralatan yang macem-macem, tenaga kadernya kompeten, ketiga cakupannya itu harus 100 persen dari total balita nasional,” jelas Menko PMK.
Pada kesempatan ini, secara simbolis diserahkan pula sejumlah paket bantuan sembilan bahan pokok kepada para ibu hamil, balita, hingga calon pengantin.***