SUARAKARYA. ID: Pemerintah Daerah (Pemda) Tingkat II bersama Puskesmas dan Posyandu, serta partisipasi maksimal yang fokus dari seluruh lapisan masyarakat adalah hal yang prioritas dalam penanggulangan kasus stunting.
Sebab, masih terdapat ratusan ribu bahkan jutaan balita di Indonesia yang tumbuh kembang mengalami masalah alias tidak maksimal (stunting). Memang problem ini telah menjadi program prioritas nasional untuk ditangani.
Namun, Pemerintah tidak bisa secara sendiri mencapai target penurunan angka stunting hingga 14 persen pada 2024.
Baca Juga: Kasad Jenderal Dudung Resmikan Fasilitas Air Bersih, Terpenuhinya Air Bersih Percepat Penurunan Stunting
Diperlukan sinergi dan kolaborasi dari seluruh lapisan masyarakat agar sasaran program nasional, penurunan stunting ini bisa dicapai.
Hal itu dikatakan Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia & Pemerataan Pembangunan Setwapres Suprayoga Hadi dalam Media Gathering bertemakan, Pentingnya Multi Stakeholder Partnerships untuk mendukung agenda prioritas Pemerintah Indonesia
mencapai zero stunting di Gedung Tanoto Foundation, Jakarta Pusat, Rabu (26/7/2023).
"Mengapa Pemkab/ Pemkot, Puskesmas dan Posyandu serta partisipasi seluruh masyarakat ? Sebab, Pemda, puskesmas , posyandu yang paling dekat dengan ibu yang memilik anak stunting itu," kata Suprayoga.
Baca Juga: Stunting, 13,5 Juta Keluarga di Indonesia Berisiko, BKKBN Gerakkan Bapak Asuh Secara Massif
Ia menegaskan, intervensi pemerintah pusat hanya mendorong, membantu memfasilitasi. Dan tetap diperlukan partnerships yang lebih fokus lagi.
"Meski tinggal satu tahun lagi, kita optimis target penurunan stunting hingga 14 persen itu dapat dicapai. Sejumlah strategi antara lain diterbitkan Perpres No 71 tahun 2021 yang mengatur kerja bersama kita. Sejak 2018 hingga 2022 juga mengalami penurunan angka stunting cukup signifikan," kata Suprayoga lagi.
Sementara itu, COO Yayasan Edu Farmers International Amri Ilmma mengatakan, percepatan penanganan/ penanggulangan stunting harus menjadi isu nasional yang perlu perhatian semua pihak.
Baca Juga: Atasi Stunting dan Kemiskinan Ekstrem, BKKBN dan PT Bersinergitas dalam Wujud Konsorsium PTPK
"Penanganan stunting ini harus menjadi isu nasional, seperti penanggulangan pandemi Covid-19 yang lalu. Semua wajib jaga jarak, pakai masker bila keluar rumah, cuci tangah sesering mungkin. Jadi harus seserius itu dalam penanganan stunting ini, sehingga ada percepatan penurunannya," kata Amri..
Sosialisasi dari pemerintah, pemberitaan di media massa harus terus menerus dilakukan, agar ada pemahaman bersama.
Tampil sebagai nama sumber lainnya adalah Plt Direktur Gizi Kesehatan Ibu dan Anak Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dr Lovely Deisy, Program Manager Early Childhoo Education Tanoto Foundation Franscisc Wulandari, dan Direktur Eksekutif Perhimpunan Filantropi Indonesia Gusman Yahya.
Baca Juga: Program Desa Sehat, Mahasiswa Unram KKN Gelar Penyuluhan Bahaya Pernikahan Usia Dini dan Pencegahan Stunting
Amri Ilmma menambahkan, Farmers telah melaksanakan sejumlah program penanganan stunting di sejumlah daerah di antaranya di wilayah NTT dengan program Sentosa untuk Anak Nusantara, antara lain dengan program pendampingan dan edukasi kepada masyarakat petani, peternak dan lain-lain.
;" Kami ingin semua pihak punya awarness. Sehingga ada partnerships yang lebih luas lagi dengan semua pihak agar ada hasil optimal dari kerja bersama ini," ucap Amri.
Francisca Wulandari juga menyebutkan, bahwa Tanoto Foundation sejak beberapa tahun lalu, telah melakukan sosialisasi, pelatihan, edukasi, pendampingan terhadap ribuan penerima manfaat di empat provinsi.***