: Pendataan Keluarga dilakukan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dalam upaya memutakhirkan data, dengan sasaran penghapusan kemiskinan ekstrem.
Pendataan Keluarga ini merupakan hasil data tahun 2021 (PK-21), juga untuk mempecepat penurunan stunting. Yang disampaikan pada Rapat Koordinasi Nasional bersama Kementerian dan Lembaga, di HK Tower, Jakarta, Senin (19/9/2022).
Pada kesempatan itu, Kepala BKKBN Dr (HC) dr Hasto Wardoyo Sp OG (K) menyebutkan, dari kegiatan Pendataan Kelusrga-2021, BKKBN berhasil mendata 68.487.139 kepala keluarga di Indonesia. Dari jumlah itu, sebanyak 60 persen dilakukan pemutakhiran pada tahun 2022.
“Pada Pemutakhiran PK tahun ini BKKBN menyasar 39 juta KK atau 60 persen dari hasil pendataan PK 2021,” kata Hasto.
Pada Rakornas yang digelar secara hybrid itu, dihadiri pula Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Ir Rachman Arief Dienaputra MEng, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Sekretariat Wakil Presiden Dr Ir Suprayoga Hadi MSp ,Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kemenko PMK Andie Megantara Ph D, serya Deputi Informasi Geospasial Tematik Badan Informasi Geospasial (BIG) Dr Antonius Bambang Wijanarko.
Hasto menjelaskan, pendataan keluarga merupakan amanah dari UU Nomor 52/2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Selain data PK, BKKBN juga berkewajiban memastikan ketersedian alat kontrasepsi (Alokon) dan menyediakan penyuluh lini lapangan.
“Karenanya, mau tidak mau tiap lima tahun kita melakukan Pendataan Keluarga dan setiap tahun melakukan pemutakhiran. Data keluarga bagi BKKBN menjadi satu-satunya roh yang ada di BKKBN. Data yang menghidupkan denyut nadi, aktivitas bersasarkan keluarga,” terangnya.
Data Keluarga itu, ujar Hasto, data sektoral yang dapat digunakan Kementerian atau Lembaga lain. Untuk mengambil kebijakan yang lebih tinggi berdasarkan by name by address. Sehingga, validasi datanya dapat dipastikan mendekati akurat.
Hasto mengucapkan rasa terima kasihnya pada Kemenko PMK, Kementerian PUPR, Kominfo dan Badan Informasi Geospasial yang telah mendukung pemutakhiran Data Keluarga 2022.
Baca Juga: Kemnaker - PMI Perkuat K3 di Tempat Kerja
Di bagian lain, Deputi Bidang Advokasi, Penggerakan dan Informasi (Adpin) BKKBN Sukaryo Teguh Santoso mengatakan, pada pemutakhiran PK-22 ini BKKB mengerahkan sebanyak 330.000 tenaga lini lapangan. Yang terdiri dari 5.222 manajer pengelola tingkat kecamatan, 5.222 manajer data tingkat kecamatan dan 33.444 supervisor tingkat desa, serta manager 220.000 kader pendata.
“Pemutakhiran PK-22 dilaksanakan dari tanggal 1 September hingga 31 Oktober 2022,” kata Teguh.
Pendataan Keluarga, imbuhnya, tujuan utamanya untuk operasionalisasi program intervensi Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana).
Hasil pemutakhiran PK-22 ini akan digunakan Kemenko PMK sebagai data P3KE (Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem). Data ini juga sebagai dukungan kebijakan intervensi Kementerian PUPR untuk penghapusan kemiskinan ekstrem dan juga percepatan penurunan stunting.
Data ini juga digunakan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Sekretariat Wakil Presiden dalam melakukan pemeringkatan data keluarga PK-21 menurut status kesejahteraan. Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri telah memadankan data PK-21 dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan. ***