: Pada gelaran Deputy Meet the Press, Plt Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan Kemenko PMK Budiono Subambang menyampaikan, progres pengukuran invervensi serentak pencegahan stunting telah mencapai 95,15 persen selama Juni 2024 dan kasus Tuberkulosis (TBC/TB).
“Saat ini pengukuran telah dilakukan di seluruh wilayah di lebih dari 300.000 Posyandu. Progres terakhir pengukuran, sudah mencapai 95,15 persen, artinya sudah ada 16,1 juta balita yang diukur dari 17 juta balita sasaran” ujar Budiono, saat Deputy Meet the Press di Media Center Kemenko PMK, Jakarta, Senin (1/7/2024).
Catatan lain, ujarnya pada Deputy Meet the Press itu, yang didapat melalui pengukuran dan intervensi serentak per 1 Juli 2024, pukul 09.10 WIB, di antaranya terdapat 36,10 persen atau 5.839.101 balita yang mengalami masalah gizi, serta 3,6 persen atau 220.275 balita bermasalah yang telah dilakukan intervensi.
Budiono juga menyampaikan, terdapat 45,25 persen atau 136,203 Antropometri yang telah terstandar dengan 82,18 persen, di antaranya atau 111.936 Antropometri telah terkalibrasi. Sementara itu, terdapat 517.592 kader Posyandu telah terverifikasi terampil dalam menggunakan alat Antropometri.
“Satu minggu ke depan ada waktu bagi daerah yang belum melakukan input data yang mendapat masalah gangguan server dan harus menunggu server dapat diakses kembali,” jelas Budiono.
Selain itu, Budiono turut menyampaikan upaya pengendalian tuberkulosis yang telah dikoordinasikan oleh Kemenko PMK. Budiono mengatakan, estimasi kasus baru TBC pada tahun 2024 mencapai 1.092.000 kasus dengan target RKP 2024 untuk menurunkan insiden menjadi 297/100.000 penduduk.
Sementara, capaian penanganan TB pada tahun 2023, terdapat 77 persen atau 821.200 penemuan kasus dari target 90 persen. Sedangkan, kasus yang telah diobati telah mencapai 88 persen atau 722.863 kasus dari target 100 persen dengan pengobatan sukses mencapai 87 persen untuk TBC SO dan 80 persen untuk TBC RO.
“Pentingnya sosialisasi dan edukasi tentang bahayanya TB, ketika masyarakat sudah mengetahui dan memahami bahayanya TB, dia akan sadar dan tidak perlu merasa malu menghadapi penyakit itu. Kepada masyarakat lain diharapkan juga dapat lebih peduli terhadap kesehatan dan peduli terhadap kerabat yang sedang mengalami TB,” tutur Budiono.
Pada kesempatan itu, Budiono juga menyinggung upaya pemerintah dalam penerapan Fitofarmaka untuk mendukung kebutuhan obat-obatan di Indonesia. Pemerintah telah menggulirkan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Pemanfaatan Jamu dengan secara teknis didukung Kepmenko PMK No. 10 Tahun 2024.
“Pemerintah sudah berkomitmen memberikan ruang agar berbahan baku alami dapat menjadi bahan obat-obatan di masyarakat,” ujar Budiono.
Sebelumnya, pada tahun 2022, Kementerian Kesehatan telah menerbitkan Formularium Fitofarmaka yang dapat digunakan sebagai acuan dalam melakukan perencanaan dan pengadaan Fitofarmaka.
Agar tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan serta sebagai acuan penggunan Fitofarmaka yang memuat lima jenis Fitofarmaka untuk antihipertensi, antidiabetes, gangguan lambung, imunomodulator, dan hypoalbuminemia.***