: Dewan Pimpinan Pusat Satuan Komando Saber Korupsi minta klarifikasi kepada Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Morowali, Sulteng terkait pengangkatan PNS salah satu pegawainya, Amir yang setelah bekerja dengan status pengawai honorer beberapa tahun lalu.
Dalam surat permohonannya pada 11 Agustus lalu, Ketum DPP SK Saber Korupsi, Hisam Kaimudin di Jakarta menyoal bahwa hal ini perlu diinformasikan karena mengacu pada UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
"Sehubungan dengan adanya infomasi, salah satu PNS bernama Amir lulus menjadi PNS pada saat rekrutmen CPNS Honorer K2 menjadi PNS tahun 2014, kami perlu informasi.
Baca Juga: Sosok Penggiat Anti Korupsi ini Rela Pulang Kampung untuk Nyaleg Bangun Morowali
Sebab, berdasarkan informasi yang kami peroleh dari masyarakat bahwa Sdr Amir pada saat rekrutmen Honorer Kategori 2 (K2), yang bersangkutan tidak pernah bekerja sebagai honorer," kata Hisam kepada wartawan, Minggu (3/8/2023).
Untuk itu, dalam suratnya yang juga ditembuskan ke beberapa instasi dan salah satunya ke Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan BKN di Jakarta, Hisam berharap mendapat informasi yang akhurat.
"Hal ini penting agar tidak menjadi salah paham dalam masyarakat khususnya masyarakat Kelurahan Matano Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, Sulteng," kata Hisam lagi.
Baca Juga: Menaker Apresiasi Penyerahan Alat Berat ke BLK Morowali
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Morowali Yusman Mahbub saat dihubungi melalui WhatsApp (WA)-nya membantah informasi tentang status Amir.
"Dia itu awalnya karyawan honorer pak. Kalau ada waktu, silahkan cek ke Morowati," ujar Yusman meyakinkan wartawan. ***