unescoworldheritagesites.com

Aksi Mahasiswa UNS Soroti Pelanggaran Demokrasi dan Tuntut Rektorat Bersikap - News

Puluhan mahasiswa UNS saat melakukan aksi di halaman Rektorat UNS (Endang Kusumastuti)

: Puluhan mahasiswa Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, melakukan aksi menyoroti pelanggaran demokrasi dan etika di Pemilu 2024 di halaman Rektorat UNS Solo, Rabu (7/2/2024). Mereka juga menyesalkan sikap rektor, guru besar dan dosen UNS yang hingga saat ini tidak bersikap.

"Ini menjadi sesuatu pertanyaan besar juga kepada rekan-rekan mahasiswa karena UNS menjadi salah satu univeeistas benteng Pancasila, katanya. Namun hingga saat ini belum berani untuk menyampaikan sikapnya," jelas koordinator aksi yang juga Presiden BEM UNS 2024, Agung Lucky Pradita, usai aksi.

Agung menyesalkan sampai saat ini rektor, guru besar dan dosen UNS belum berani menyatakan sikapnya dengan yang apa yang terjadi di Indonesia. Dirinya berharap mereka mampu  mampu menjaga marwah dan tidak tinggal diam ketika nilai-nilai dan pengetahuan itu benar-benar ternodai.

Baca Juga: Viral Drama Anies dan Caleg Pendukungnya Ngaku Nelayan, Menangis Tak Butuh Makan Siang dan Susu Gratis

"Iya benar (mendesak untuk bersikap), kemarin selama kurang lebih tiga harian teman-teman mahasiswa membuat petisi dan sudah diisi lebih dari 1.500 tandatangan. Kita mendesak civitas akademika  agar bersuara dan menyikapi mengenai keadaan demokrasi saat ini," katanya.

Sementara itu dalam aksinya itu, mereka hanya membacakan pernyataan sikap yang mereka sebut sebagai Maklumat Supersemar "Demokrasi Terkhianati, Pancasila Tercela”.

Maklunat Supersemar tersebut diantaranya kekecewaan mereka atas demokrasi yang tidak dapat menjunjung tinggi etika dan prinsip-prinsip hukum yang didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar  1945.

Baca Juga: Kolaborasi Pocari Sweat, Garuda Indonesia dan Kemenparekraf Dukung Sport Tourism di Indonesia

Selain itu, mendesak seluruh lembaga yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilu 2024 agar menegakkan independensi dan didasarkan pada prinsip luber jurdil.

"Menuntut Presiden dan semua pejabat pemerintahan untuk tidak melakukan politisasi maupun personalisasi bantuan sosial dan tidak terlibat dalam tim sukses atau tim kampanye pasangan calon," kata Agung  membacakan pernyataan sikap. ***

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat