: Korps Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Putri (KOPRI) dari PC PMII Kota Bekasi mengadakan aksi protes di depan Kantor Pemerintah Kota Bekasi pada Rabu (26/06/2024). Mereka menyoroti maraknya kasus kekerasan dan pelecehan seksual yang menciptakan keresahan di masyarakat.
Kekerasan dan pelecehan seksual di Kota Bekasi dilaporkan tidak hanya terjadi pada perempuan, tetapi juga pada laki-laki dan anak-anak di bawah umur. Situasi ini memicu keprihatinan mendalam di kalangan warga dan aktivis.
"Kami sangat prihatin dengan banyaknya kasus yang terjadi di Kota Bekasi. Tindakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) sangat mengecewakan. Meskipun sudah ada Perda yang disahkan sejak tahun lalu, dari Januari 2024 hingga sekarang masih ada sekitar 85 kasus yang belum terselesaikan. Oleh karena itu, kami turun ke jalan untuk menuntut penyelesaian kasus-kasus ini," ungkap Elvin, Koordinator Lapangan KOPRI kepada , Rabu (26/6/2024).
Baca Juga: Ini Dua Kelurahan yang Dapat Piagam Penghargaan Lomba Kinerja Tingkat Kecamatan Rawalumbu Tahun 2024
Menurut Afifah, Ketua KOPRI Kota Bekasi, Kota Bekasi pernah dianugerahi predikat "Kota Ramah Terhadap Perempuan dan Anak" oleh Pemerintah Pusat. Namun, kenyataan di lapangan jauh dari harapan tersebut. "Kondisi saat ini membuat kami resah dan mempertanyakan kinerja DP3A yang seharusnya melindungi dan memberdayakan perempuan dan anak," ujar Afifah.
Melihat banyaknya kasus kekerasan dan pelecehan seksual yang terjadi di Kota Bekasi, KOPRI Kota Bekasi merasa perlu untuk mendesak para pejabat daerah agar menjadikan isu ini sebagai prioritas utama. Dalam aksi tersebut, mereka menyampaikan beberapa tuntutan, yakni:
1. Mendesak DP3A untuk segera menyelesaikan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang tertunda, terutama kasus terbaru yang terjadi di Bantargebang, Bekasi Utara, dan Bekasi Selatan.
Baca Juga: Ketua Kopri PC PMII: Upaya Perlindungan Perempuan dan Anak-Anak di Kota Bekasi Terus Digalakkan
2. Mendesak Kepala DP3A beserta jajarannya untuk mengundurkan diri karena dianggap tidak kompeten dalam menjalankan tugasnya, yang menyebabkan banyaknya kasus kekerasan seksual yang belum terselesaikan.
3. Mendesak Penjabat (PJ) Walikota Bekasi untuk mengevaluasi kinerja dan melakukan audit terhadap DP3A. ***