: Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan Indonesia, menjadi sorotan beberapa hari terakhir karena skandal pajak yang melibatkan beberapa pegawai di Kementerian Keuangan.
Tagar #SriMulyaniMundur kini menjadi trending twitter yang telah dipopulerkan oleh lebih dari 3.500 netizen yang meminta Sri Mulyani bertanggung jawab atas skandal tersebut.
Menurut Mahfud MD, Ketua Tim Pengendalian TPPU, sebanyak 69 pegawai Kementerian Keuangan memiliki harta tak wajar dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara.
Total nilai kekayaan tak wajar tersebut mencapai ratusan miliar rupiah. Selain itu, Tim Pengendalian TPPU juga menemukan pergerakan uang mencurigakan senilai Rp 300 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan.
Baca Juga: KPK Klarifikasi Harta Kekayaan Mantan Pejabat Pajak Rafael Alun Trisambodo, Hari Ini Rabu (1/3/2023)
Masyarakat merasa kecewa dengan kinerja pemerintah yang dianggap tidak mampu menangani kasus-kasus korupsi tersebut.
Sri Mulyani, yang seharusnya menjadi tokoh kunci untuk mengembalikan kepercayaan publik, malah menjadi sasaran amarah netizen.
Meskipun Sri Mulyani merangkap jabatan sampai 30 posisi di berbagai birokrasi, badan, dan lembaga negara, sesuai Undang-Undang Keuangan Negara, sebagai seorang menteri dia hanya boleh menerima satu sumber gaji dari banyak jabatan yang diemban.
Baca Juga: KPK: Pelaporan LHKPN Wajib Bagi Setiap Penyelenggara Negara, Tak Terkecuali Pegawai Pajak
Meskipun begitu, masyarakat tetap merasa kebingungan dengan perbedaan gaji dan honor yang diterima oleh Sri Mulyani. Netizen pun menuntut Sri Mulyani mundur dari 30 jabatannya tersebut.
Kasus korupsi yang terjadi di Indonesia menunjukkan bahwa masih banyak pejabat yang tidak bertanggung jawab dan tidak memenuhi tuntutan publik.
Oleh karena itu, pemerintah harus menindak tegas kasus-kasus korupsi dan memberikan sanksi tegas bagi pelaku.
Hal ini penting untuk memulihkan kepercayaan publik dan membangun integritas negara yang lebih baik.***