: Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) bersama Dewan Teh Nasional dan Asosiasi Petani Teh Indonesia (APTEHINDO) akan menyusun langkah-langkah tindak lanjut yang efektif dan terukur. Dalam penyelesaian berbagai persoalan yang menyangkut petani dan buruh teh.
Langkah yang disusun Kemnaker, terkait masalah di antaranya pengupahan yang rendah dan sering dibayar telat, serta pembayaran pembelian pucuk teh yang menunggak hingga tujuh bulan.
Demikian disampaikan Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan Kemnaker Caswiyono Rusydi Cakrawangsa saat berdialog dengan para pekerja/ buruh, petani, pengepul, dan lainnya di Batang, Jawa Tengah, Jumat (21/7/2023).
Hadir dalam forum itu Gapoktan, kelompok tani teh, serikat pekerja teh, para pegiat teh rakyat, para kepala desa dan DPC APTEHINDO Kabupaten Batang, Pekalongan, serta Banjarnegara.
"Forum itu menjadi arena yang terbuka bagi petani, buruh dan seluruh stakeholder, untuk menyampaikan semua keluhan dan aspirasinya. Kemnaker lebih banyak mendengar dan menyerap seluruh aspirasi. Persoalan faktual, keluhan dan aspirasi tersebut menjadi bahan penting untuk dicarikan jalan keluar terbaik," terang Caswiyono.
Seusai berdialog, pada sore harinya, dia memimpin tim yang terdiri dari Kemnaker, APTEHINDO dan serikat pekerja berjunjung ke pabrik dan bertemu dengan manajemen PT Pagilaran.
"Pada kesempatan itu, kami minta penjelasan dari pihak PT terkait dengan berbagai persoalan yang mendzolimi rakyat itu," ucapnya.***