: Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah, menerima audiensi pengurus DPP APINDO Periode 2023 - 2028 di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta, Senin (21/8/2023).
Dalam pertemuan itu, Menaker minta pengurus APINDO untuk bersinergi dengan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah. Dalam mengimplementasikan aturan-aturan ketenagakerjaan dan mewujudkan hubungan industrial yang harmonis.
“Dalam rangka peningkatan fungsi pengawasan dan pembinaan, Kami minta agar perusahaan yang tergabung dalam APINDO bersama Pengurus Daerah APINDO, untuk selalu kerja sama dengan Mediator HI dan Pengawasan Ketenagakerjaan,” tutur Menaker.
Dalam pertemuan itu, secara khusus Menaker minta APINDO untuk mendorong perusahaan-perusahaan anggotanya. Dalam mengimplementasikan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan RI (Kepmenaker) Nomor 88 Tahun 2023 tentang Pedoman Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Tempat Kerja.
“Kami minta APINDO dapat berperan aktif untuk mendorong pembentukan Satuan Tugas Pencegahan dan penanganan korban kekerasan seksual di tempat kerja,” katanya.
Selain itu, Menaker juga minta agar anggota APINDO terlibat aktif, dalam forum-forum dialog sosial,seperti Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit dan Dewan Pengupahan.
“Perwakilan pengusaha di LKS Tripnas dan Deppenas juga harus aktif hadir dalam setiap pertemuan. Berani menyampaikan ide-ide gagasan atau masukan mengenai dunia ketenagakerjaan,” katanya.
Menaker berharap pengusaha-pengusaha anggota APINDO, yang perusahaannya tengah tumbuh positif, untuk turut memperhatikan para pekerja yang ter-PHK.
“Kami juga memandang perlunya mendorong bagi perusahaan yang saat ini tumbuh positif. Untuk menunjukkan kepedulianya bagi korban PHK dengan mempertimbangkan mempekerjakan korban PHK,” ujar Menaker.***