: Ketua Presidium Indonesia Traffic Watch (ITW), Edison Siahaan mengingatkan agar rencana untuk melakukan penindakan tilang di ruas jalan tol bagi pengemudi over speed maupun Odol atau over dimension dan over looding, tidak hanya didasari semangat penindakan semata. Tetapi juga harus disertai peningkatan kualitas layanan di jalur jalan berbayar tersebut.
Hal itu dikatakannya dalam keterangan tertulis yang diterima wartawan di Jakarta, Senin (28/3/2022).
Baca Juga: ITW Desak Pemerintah Siapkan Arena Unjuk Rasa
Dalam siaran persnya, ITW meminta rapat koordinasi (rakor) yang akan digelar bersama pihak-pihak terkait juga membahas hak-hak pengguna ruas jalan berbayar atau jalur tol.
“Misalnya, apa konpensasi bagi pengendara bila gangguan lalu lintas terjadi akibat tindakan pengelola jalan tol. Seperti kemacetan yang setiap hari melanda beberapa ruas jalan tol,” kata Edison, Senin (28/3/2022).
“Karena, pintu ruas tol terus dibuka kendati ruas jalan tol sudah terjadi kemacetan. Sehingga tidak ada bedanya dengan jalan non tol kecuali hanya berbayar dan tidak berbayar,” ujarnya.
Baca Juga: Sibuk Urusi Kebijakan Bebani Masyarakat, ITW Sesalkan Pemerintah Abai Wujudkan Kamseltibcar
Menurutnya, pengguna jalan berbayar atau jalan tol adalah jalur bebas hambatan yang semestinya mendapatkan garansi jaminan keselamatan dan fasilitas lainnya yang memadai.
“Bukan dijejali dengan penindakan ataupun larangan-larangan yang justru berpotensi menghambat kelancaran,” tutur Edison.
Edison menyarankan agar rapat koordinasi Polri, Jasa Marga, BPJT, Dishub dan pihaknya terkait lainnya membuat keputusan yang orientasinya keselamatan dan kenyamanan.
“Serta upaya-upaya yang dapat meminimalisir kerugian pengguna jalan tol dengan mewajibkan pengelola jalan tol memberikan konpensasi kepada pengemudi yang komplain,” jelasnya.
ITW mengingatkan, dalam menjalankan bisnisnya pengelola jalan tol orientasinya jangan hanya keuntungan semata dan selalu merasa benar apalagi memaksakan kehendak.
“Sebaliknya pengemudi juga bukan hanya untuk dijadikan objek dari kebijakan yang dibuat. Harus ada hak dan kewajiban yang harus dijalankan dan ditaati masing-masing pihak,” kata Edison.
Edison menambahkan, ITW mendukung penerapan aturan kecepatan maupun potensi-potensi yang memicu terjadi kecelakaan khususnya di ruas jalan tol.