JAKARTA: Selain urat nadi kehidupan, lalu lintas merupakan cermin budaya bangsa dan potret modrenitas sebuah bangsa serta mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional.
Oleh karena itu Indonesia Traffic Watch (ITW) mendesak pemerintah dan Polri lebih serius dan fokus mewujudkan keamanan dan keselamatan serta ketertiban maupun kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas). Seluruh pihak terkait harus meningkatkan kualitas koordinasi yang bersinergi untuk mengatasi semua bentuk kendala lalu lintas dengan solusi efektif yang bersifat parmanen.
"Permasalahan lalu lintas bukan saja hanya karena populasi kendaraan bermotor yang tidak terkendali, sehingga ruas dan panjang jalan yang ada tidak lagi mampu menampung kendaraan yang akhirnya menimbulkan kemacetan. Atau hanya lantaran masih rendahnya kesadaran tertib berlalu lintas masyarakat yang memicu terjadinya kesemrautan dan pelanggaran serta kecelakaan dan ditambah penegakan hukum yang belum maksima," kata Koordinator ITW Edison Siahaan, Minggu (12/12/2021) dalam siaran persnya.
Tetapi dinamika demokrasi yang terus bertumbuh juga menjadi tantangan dalam upaya mewujudkan Kamseltibcarlantas. Sudah cukup lama Pemerintah dan Polri belum memperhatikan masalah lalu lintas yang ditimbulkan akibat kegiatan sebagian masyarakat. Seperti maraknya aksi unjuk rasa turun ke jalan untuk menyampaikan aspirasi.
Aksi-aksi unjuk rasa yang dilindungi oleh Undang-undang tidak dapat disangkal telah mengganggu bahkan mematikan aktivitas dan produktifitas masyarakat lainnya. Namun, belum ada upaya untuk mengantisipasi akibat dari aksi unjuk rasa di jalan raya yang sudah pasti menimbulkan kemacetan.
"ITW meminta pada 2022 Pemerintah harus memastikan aksi unjuk rasa tetap berlangsung dengan baik, tetapi tidak mengganggu aktifitas masyarakat yang menderita juga mengalami kerugian materi akibat kemacetan," serunya.
ITW berharap Pemerintah dan Polri mampu mengendalikan aksi unjuk rasa menjadi destinasi wisata. Dengan cara segera menyiapkan lahan yang dijadikan arena aksi unjuk rasa untuk menyampaikan aspirasi. Tempat itu dilengkapi dengan berbagai fasilitas yang selalu digunakan untuk melakukan aksi unjuk rasa. Serta memastikan setiap pihak terkait yang dijadikan objek unjuk rasa wajib datang ke arena unjuk rasa untuk mendengar dan merespon aspirasi para pelaku unjuk rasa.
Selain dapat mengurangi gangguan lalu lintas akibat dampak unjuk rasa, juga akan memberikan efek positif seperti tumbuhnya usaha-usaha kecil oleh masyarakat disekitar lokasi unjuk rasa. Sekaligus bukti bahwa demokrasi di Indonesia tumbuh dan berkembang dengan tertib dan baik. Sehingga lalu lintas tetap sebagai urat nadi kehidupan dan cermin budaya serta potret modrenitas bangsa.***