: Anggota DPR RI dapil Depok-Bekasi ternyata tak pernah diundang dalam perayaan HUT Depok, termasuk tahun ini yang ke 23. Hal ini diakui Wenny Haryanto anggota DPR RI Fraksi Golkar.
Meski tidak masalah diundang atau tidaknya, namun sesungguhnya komunikasi antara anggota DPR dapil Depok-Bekasi dengan Pemkot Depok harus terjalin baik. Dengan demikian ada diskusi yang bisa menghasilkan solusi bagi pembangunan Kota Depok. Terlebih APBD Depok tidak mencukupi untuk pembangunan Kota Depok dan masih butuh anggaran APBN dari pusat.
Menurut Wenny sebagai anggota DPR RI, pihaknya sulit memperjuangkan anggaran dari pusat untuk pembangunan di Depok selama pemerintah kota nya pasif dalam memperjuangkan anggaran pembangunan dari pusat.
Baca Juga: PWI Gelar Diskusi HUT 23 Tahun Kota Depok, Disayangkan Wakil Pemkot Dan Ketua DPRD Tak Hadir
Baca Juga: Kartini Milenial, Letda Ida Ayu Damayanti, Teknisi Pesawat F-16 Wanita Pertama
"Kita kalau terlalu agresif, karena terkait anggaran, sementara pemerintahnya pasif, khawatir ada anggapan negatif. Nanti kita disangka apa gitu. Lah pemerintahnya saja pasif," kata Wenny saat berdiskusi dengan wartawan dalam rangka HUT 23 Depok di Kantor PWI Depok, Senin (25/4/2022).
Menurut Wenny maju tidaknya suatu kota atau kabupaten tak lepas dari kepiawaian kepala daerah yang memimpin. Kepiawaian ini dibutuhkan dalam hal berkomunikasi dengan pemerintah pusat atau provinsi untuk anggaran pembangunan daerah yang ada di pusat dan provinsi.
"Selama ini tak ada proposal pembangunan untuk Depok ke pusat. Jadi kami pun sulit untuk mempertanyakannya," kata Wenny.
Dibanding Bekasi, kata Wenny, Depok termasuk lambat pembangunannya. Perbedaan ini sangat mencolok. "Bekasi pembangunan begitu cepat sementara Depok kok berjalan lamban dan terkesan stagnan," kata Wenny.
"Tak hanya itu, dari sisi perhotelan, okupansi Bekasi dan Depok jauh sekali. Saya penasaran apa yg membuat kota Depok dan Bekasi berbeda. Bekasi lebih banyak tamu dan hotel banyak dipadati sementara Depok sedikit tingkat hunian hotel nya," kata Wenny.
Selain itu, terkait RSUD yg baru, Wenny menyoroti alkesnya yang kabarnya belum ada. "Untuk alkes ini tidak ada pengajuan dari pemerintah kota Depok ke pusat, jadi bagaimana kita mau berjuang kalau dari pihak pemerintahnya tidak ada usulan padahal saya di komisi IX terkait urusan kesehatan ini," ujar Wenny.
Terkait pendidikan Wenny kembali mempertanyakan sejauhmana pemerintah kota berjuang untuk membangun MI dan MAN. "Dari Kemenag padahal ada anggaran buat pembangunan madrasah-madrasah ibtidaiyah, Tsanawiyah dan Aliyah. Tapi sekali lagi belum ada proposal dari Depok terkait hal ini," kata Wenny.
"Sumber-sumber pembangunan itu bukan cuman ada di APBD Kota. Tapi juga ada di provinsi dan pusat. Tinggal bagaimana pemerintah kota gesit atau tidak mendorong agar bisa cair dana pembangunan dari povinsi dan pusat," kata Wenny.
Terkait jalan juga disoroti Wenny. Menurutnya Margonda Raya bertahun-tahun dari dulu mengecil di jl kartini dan terus semakin mengecil ke arah Citayam.