: Pemerintah pusat melalui Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) mendukung penuh penandatangan kesepakatan komitmen yang dilakukan Aliansi Pembangunan Kemanusiaan Indonesia (APKI).
Momentum itu menyatakan komitmen tujuh jejaring kemanusiaan untuk menjaga dan menguatkan komitmen terhadap kode etik dalam gerakan kemanusiaan.
Beranggotakan jaringan-jaringan terbesar di Indonesia, yakni MPBI, FOZ, POROZ, PFI, JMK, Sejajar, dan HFI, Aliansi memperingati Hari Kemanusiaan Sedunia yang jatuh pada tanggal 19 Agustus dengan melakukan penandatanganan pernyataan komitmen terhadap kode etik kemanusiaan.
Baca Juga: Presiden Tomy Indrajati Sebut 25 Program HI Menjangkau 64 074 Orang Penerima Manfaat
Jaringan-jaringan anggota APKI menyepakati menerapkan Kode Etik Kemanusiaan bersama dengan kaidah-kaidah spesifik yang sudah ada di masing-masing jaringan anggota.
APKI menganggap komitmen ini sebagai pilar akuntabilitas tindakan kemanusiaan diantara organisasi masyarakat sipil, karena mereka berkiprah dalam suatu ekosistem yang melibatkan tanggung jawab moral, sosial, dan profesional dalam pengelolaan bantuan kemanusiaan dari para donor di satu sisi, dan penyampaian bantuan secara bermartabat kepada komunitas yang memerlukannya pada sisi yang lain.
Hal itu dikatakan Asisten Deputi Kedaruratan dan Manajemen Pasca Bencana Kemenko PMK Nelwan Harahap, Selasa (23/8/2022).
Baca Juga: Jembatan Rawayan Terputus Anak-anak Harus Berjuang ke Sekolah, HI Ajak Masyarakat Bantu Korban Banjir Garut
Nelwan menyatakan, mendukung pernyataan komitmen APKI itu.
“Memang kedermawanan dan semangat kerelawanan senantiasa diperlukan. Ini bisa berlangsung dengan baik selama para pekerja kemanusiaan mendapat kepercayaan publik dan, dalam kaitan itu, diperlukan sikap, kompetensi, dan komitmen terhadap akuntabilitas," ujar Nelwan saat menyampaikan sambutan.
Sudah ada lima lembaga yang telah berkolaborasi dengan Kemenko PMK terkait penanganan pandemi Covid-19 yang lalu. Nelwan tidak menyebutkan lembaganya.
Sementara itu, perwakilan dari UNOCHA Indonesia, lembaga PBB urusan koordinasi kemanusiaan Titi Moektijasih menyatakan, bahwa saat ini di seluruh dunia terdapat lebih dari 303 juta pemerlu bantuan kemanusiaan.
Pekerjaan besar ini memerlukan kolaborasi serta komitmen agar membawa dampak yang efektif.
Baca Juga: Program Kurban HI Antarkan Manfaat ke 250,000 Keluarga hingga Pelosok Negeri
Dalam kesempatan ini Tetri Darwis dari Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia (MPBI) mendorong para pegiat untuk mengedepankan kaidah kemanusiaan dalam melaksanakan tugasnya.
Hal yang sama disampaikan Haris Oematan dari Jaringan Mitra Kemanusiaan (JMK), yang menerangkan bahwa pegiat kemanusiaan mengelola sumberdaya yang dipercayakan oleh para umat dermawan, sponsor dan donor, maka diperlukan komitmen diantara jajaran kemanusiaan untuk bertanggungjawab di semua tataran.
Ini termasuk penguatan kapasitas lokal yang berada di garda terdepan dalam menjaga martabat, membantu, dan menguatkan komunitas sebagaimana semangat pada peringatan Hari Kemanusiaan Sedunia tahun ini.
Wakil dari Perhimpunan Filantropi Indonesia (PFI) Hami Abidin menegaskan, organisasi kemanusiaan harus secara serius memegang komitmen untuk senantiasa akuntabel dan amanah.
Ini penting karena menyangkut upaya-upaya yang berkualitas membantu yang rentan, menguatkan yang beresiko dan memulihkan yang yang terdampak.
Baca Juga: Diserahkan Huntara Semeru, PDGI Jatim : Percepat Pemulihan Mental Dan Ekonomi Pengungsi
Perwakilan dari POROZ Abdul Rouf menambahkan bahwa pelaksanaan komitmen secara seksama dapat memperluas jangkauan dan meningkatkan hasil bantuan kemanusiaaan.
Sedangkan M Ali Yusuf mewakili Humanitarian Forum Indonesia (HFI) sekaligus sebagai konvener APKI, menyatakan perlunya koordinasi dan kolaborasi di antara semua pemangku kepentingan yang didasarkan pada penguatan kebijakan yang mendasari, mengatur, dan memayungi aktivitas teknis para pegiat kemanusiaan di lapangan.
Lebih jauh, Ketua Umum Forum Zakat (FOZ) Bambang Suherman, menyatakan, “Disamping fakta bahwa gerakan kemanusiaan di Indonesia sangat besar dan beragam, mereka juga memerlukan nafas yang panjang,” katanya.
Dalam proses pembangunan ada kalanya suatu komunitas, terutama mereka yang rentan dan terpinggirkan, terdampak suatu krisis baik yang disebabkan oleh bencana alam maupun konflik sehingga mengalami disrupsi hidup, kehidupan dan martabat mereka.
Baca Juga: Sofa Mewah Dari Sampah, Pelengkap Ruang Tamu Hunian Pengungsi Semeru
Siti Nikmah dari Sekretariat Jaringan antar Jaringan (Sejajar) menambahkan bahwa dalam situasi di mana Pemerintah sebagai penanggung jawab utama, karena satu dan lain hal, tidak mampu atau tidak mau memenuhi kebutuhan dan perlindungan dasar.
“Pemerintah wajib memberikan akses, memfasilitasi dan membantu pihak -pihak lain, seperti organisasi-organisasi masyarakat sipil, untuk menyampaikan bantuan kemanusiaan,” ucapnya.
Dalam konteks itu para pegiat kemanusiaan dituntut untuk memegang teguh kaidah-kaidah kemanusaain global.
Melalui penandatanganan pernyataan komitmen oleh jaringan-jaringan anggotanya, AP KI berharap bahwa komunitas kemanusiaan di Indonesia menjadi semakin dewasa, kompeten, dan bertanggung jawab demi penguatan gerakan kemanusiaan kedepan. ***