: Indonesia dan ASEAN sepakat untuk mempromosikan transisi pekerjaan informal menuju pekerjaan formal.
Ini adalah status implementasi rencana aksi regional Deklarasi Vientiane tentang transisi dari pekerjaan informal ke pekerjaan formal, menuju promosi pekerjaan yang layak di ASEAN.
Ada tiga area hasil utama, delapan strategi, serta empat belas proyek implementasi rencana aksi regional, Deklarasi Vientiane tentang transisi dari pekerjaan informal ke pekerjaan formal.
Hal ini diungkapkan Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Sekjen Kemnaker) Anwar Sanusi, saat menghadiri Pertemuan Pejabat Tingkat Senior Bidang Ketenagakerjaan ASEAN (Senior Labour Officials Meeting / SLOM) di Manila, Filipina, Selasa (25/10/2022).
Sekjen Anwar menyebutlan, tiga area hasil utama itu meliputi penguatan kebijakan, program, strategi untuk mempromosikan transisi dari pekerjaan informal ke pekerjaan formal; peningkatan pengumpulan data, penelitian, dan analisis untuk mendukung pengembangan kebijakan dan program; serta peningkatan kapasitas untuk mendukung kebijakan, program, dan strategi yang responsif.
“Kami juga sudah menyusun delapan strategi yang nantinya digunakan dalam proses transisi pekerjaan informal menuju pekerjaan formal. Setiap strategi ini diikuti dengan proyek sebagai implementasinya," terang Sekjen Anwar.
Ke delapan strategi itu, Pertama, mempromosikan penghapusan kerja paksa, pekerja anak, kekerasan di tempat kerja, dan segala bentuk diskriminasi. Ke Dua, mempromosikan kerja bersama dan berbagi praktik serta metodologi terbaik di antara anggota ASEAN.
Yang bertujuan untuk memfasilitasi transisi dari pekerjaan informal ke pekerjaan formal, di semua sektor ekonomi, terutama di daerah pedesaan.
“Strategi ke Tiga, membina penelitian dan berbagi informasi di antara negara-negara anggota ASEAN tentang praktik terbaik. Dalam mempromosikan transisi dari pekerjaan informal ke pekerjaan formal," tuturnya.
Baca Juga: Tujuh Capaian Penting Kemnaker, Selama Mengetuai Kelompok Pejabat Bidang Ketenagakerjaan ASEAN
Ke Empat, mengembangkan kapasitas dan membagikan praktik terbaik, terutama mengenai strategi promosi pekerjaan, pengembangan keterampilan, dan perlindungan tenaga kerja.
Ke Lima, mengambil langkah-langkah tepat di tingkat nasional. Untuk mempromosikan akses luas ke pekerjaan yang layak, peluang kewirausahaan, pengembangan keterampilan, kondisi kerja yang layak, serta jaminan pendapatan.
Yang akan berkontribusi pada pembangunan yang adil dan berkelanjutan serta pertumbuhan inklusif di ASEAN.
Ke Enam, memperkuat kebijakan dan program pengembangan sumberdaya manusia. Untuk mempromosikan akses, serta kualitas pendidikan dan pelatihan vokasi.
“Strategi ke Tujuh, mengintegrasikan masalah ketenagakerjaan ke dalam kebijakan dan program nasional," ujarnya.
Yang mempromosikan, lanjutnya, kewirausahaan, UMKM berkelanjutan dan bentuk model bisnis lainnya. Dengan memperluas akses ke informasi peraturan yang relevan, layanan dan dukungan keuangan, serta peluang pasar.
Strategi ke Delapan, memperkuat kebijakan dan program, serta mendorong kerja sama dan kolaborasi perusahaan, pekerja mandiri, dan unit terkait. Untuk memberikan dukungan kepada pekerja di sektor informal.***