: Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemprov DKI Jakarta, PT Jakarta Propertindo (Perseroda) (Jakpro) menegaskan pembangunan Intermediate Treatment Facility (ITF) Sunter bukan sekadar investasi tapi penugasan dari pemerintah.
ITF Sunter pun menjadi ITF pertama yang akan dibangun di Indonesia.
Dengan demikian, pembangunan ITF itu sekaligus menjadi proyek strategis nasional (PSN) dalam bidang energi.
Dasar hukumnya adalah Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan Sampah, di mana DKI Jakarta termasuk dalam dua belas Provinsi yang membangun fasilitas pengolahan sampah.
Baca Juga: DKI Berharap Kepastian Investor ITF Sunter pada Oktober Nanti
Proyek ITF Sunter ini akan dilakukan oleh anak usaha Jakpro yakni PT Jakarta Solusi Lestari (JSL) bersama dengan pihak Konsorsium. Pembangunan ITF di Provinsi DKI Jakarta sangat dibutuhkan untuk keberlangsungan kota yang berkelanjutan.
Mengingat produksi sampah di Jakarta sangat tinggi, yaitu 7.000 hingga 8.000 ton per hari.
"Pembangunan ITF Sunter bakal menggunakan teknologi ramah lingkungan sesuai standar tertinggi yakni Euro 5.
Baca Juga: TPST Bantargebang Penuh, Sarana Jaya Segera Bangun FPSA Untuk Perkuat ITF
Berdasarkan studi kelayakan, ITF Sunter diprediksi dapat mengolah sampah sebanyak 720.000 ton setiap tahunnya dan mampu menghasilkan listrik sebesar 35 MW setiap hari atau 280.000 MW per tahun," ujar Operational Manager PT JSL
Mahisha Mohamad Reno.
Menimbang urgensi pengelolaan sampah di Jakarta serta manfaatnya untuk keberlanjutan kota yang lestari, Mahisa
menambahkan, PT JSL dan konsorsium berkomitmen menuntaskan amanah pembangunan ITF.
Baca Juga: Mantap, Aldila Sutjiadi Juara Turnamen ITF Di Amerika Serikat
Apalagi ITF Sunter sudah mendapatkan penyertaan modal daerah (PMD) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2023 sebesar Rp1,2 triliun yang telah disepakati bersama oleh pihak Pemprov DKI dan DPRD.
Oleh karena itu, Mahisha mengajak kepada seluruh stakeholders untuk bersinergi menyukseskan pembangunan ITF Sunter yang sangat dibutuhkan oleh publik dan masyarakat Jakarta pada khususnya.
Hal itu disampaikan Mahisha Mohamad Reno pada kegiatan Focus Group Diskusi (FGD) yang diselenggarakan oleh LSM Lembaga Pemantau Penyimpangan Aparatur Daerah (LP2AD) di sebuah hotel milik Pemprov DKi D'Arcici, Cempaka Putih, Senin (19/12/2022).
Baca Juga: Pekerjaan Fisik ITF Sunter Dimulai Kuartal Pertama
"Kami sangat terbuka dengan berbagai masukan dari berbagai stakeholders, apalagi proyek ini merupakan PSN jadi diperlukan sinergi bersama untuk memonitor agar proyek pertama ITF di Indonesia ini dapat berjalan dengan lancar dan sesuai harapan masyarakat menjadi salah satu solusi permasalahan sampah di perkotaan," ucap Mahisha meyakinkan bahwa selama ini pihaknya tidak tinggal diam.
Terus mengupayakan ter-realisasinya kegiatan strategis yang telah diamanahkan kepada JSL, dan tentunya dengan kerjasama dan kolaborasi dari berbagai stakeholder agar tujuan Utama untuk Jakarta yang lebih layak huni melalui pengelolaan sampah menjadi energi.
Sejak akhir tahun 2021 setelah PMD belum disetujui oleh Dewan, kami terus menjajaki berbagai model kerja sama pendanaan dengan berbagai pihak, tentunya kami juga mengupayakan perijinan dan kerjasama dengan offtaker, yaitu PLN tetap terjaga dan terlaksana.
JSL telah mengantongi ijin usaha pengelolaan pembangkit listrik (IUPTL) sebagai landasan pengerjaan pembangunan dan pengoperasian ITF pada pertengahan tahun ini.
Baca Juga: DKI Berharap Kepastian Investor ITF Sunter pada Oktober Nanti
Akhir tahun 2022 alhamduluillah dimudahkan berbagai pihak dan kami berterimakasih. Mohon doa restu dari seluruh stakeholder agar seluruh perencanaan dan pengerjaan ITF Sunter ini dapat berjalan dengan baik," tuturnya.
Sementara itu, Sekretaris Komisi D DPRD DKI Jakarta DR Syarif mengatakan, dasar hukum pembangunan ITF Sunter sudah lengkah, sehingga tidak akan ada masalah di kemudian hari.
"Program pengelolaan sampah menggunakan teknologi ITF sudah menjadi prioritas sejak zaman Gubernur DKI Fauzi Bowo, Gubernur Jokowi, Gubernur Ahok dan Gubernur Anies Baswedan, namun selalu gagal karena pendanaan, tetapi mulai APBD 2023, kita sudah sepakat dianggarkan melalui APBD sebesar Rp 1,2 triliun. Semoga bisa terwujud. Pemprov DKI dan Dinas Lingkungan Hidup harus punys ketegasan ysng kuat," ucap Syarif.
Ketua LP2AD Victor Irianto Napitupulu menambahkan, 17 tahun menunggu terealisasi ITF Sunter. "Jakpro dan anak usahanya sebagai pemerintah harus punya semangat dan komitmen kuat agar ITF bisa terwujud," kata Victor.
Hadir sebagai pembicara antara lain mantan Wakil Wali Kota Jakarta Timur Nugraha K Yasin, Konsultan Pemprov DKI Guntur Sitorus, dimoderatori pensiunan Dinas Kebersihan Ajang Pinen. ***