unescoworldheritagesites.com

Reses Arwis Sembiring: Serapan APBD di Bintara Masih Rendah - News

Anggota DPRD Kota Bekasi Fraksi Demokrat, Arwis Sembiring sampaikan aspirasi penyerapan APBD di setiap RW pada Reses I, di Kelurahan Bintara, Kota Bekasi, Senin (6/2/2023). (FOTO: Dharma/Suarakarya.id)

: Anggota DPRD Kota Bekasi, Arwis Sembiring menilai serapan APBD di wilayah Kelurahan Bintara masih rendah, sementara kebutuhan infrastruktur di masyarakat tinggi.

"Berdasarkan waktu yang dimiliki dewan dari tiga kali reses pertama di lima tempat, kan hanya 15 kali pertahun. Sedangkan jumlah RW di wilayah Bintara ada 93 RW. Artinya, 93 RW dikurang 15 hanya 78 kali. Jadi, sebenarnya tidak maksimal, tapi saya ingin setiap RW ada penyerapan APBD," ujarnya saat agenda Reses I di Sekretariat RW 006, Kelurahan Bintara, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Senin (6/2/2023).

Ia mengatakan, kebutuhan masyarakat tahun ini lebih dominan kepada infrastruktur jalan dan saluran untuk mengantisipasi banjir. Namun tidak semua aspirasi dapat direalisasikan. Misalnya, di Bintara Jaya ada 17 RW, sedangkan penyerapan hanya di 15 RW.

Baca Juga: Ikut Dampingi Reses Abdul Rozak, Ronny Hermawan Sampaikan Komitmen Fraksi Demokrat Kawal Aspirasi Masyarakat

"Kami bagi aspirasi di 15 RW meski tidak merata, permintaan masyarakat banyak," kata politisi Demokrat ini.

Dengan demikian, aspirasi yang ia berikan di wilayah Bintara menjadi prioritas dari kebutuhan masyarakat.

"Kita prioritaskan paling utama, karena aspirasi paling banyak di situ," ucapnya.

Baca Juga: Infrastruktur Masih Mendominasi Usulan Masyarakat saat Reses I DPRD Kota Bekasi

Ia menambahkan, penyerapan aspirasi di wilayahnya juga terjadi kompetitif dengan sejumlah dewan di daerah pemilihan (dapil).

"Sebenarnya terjadi kompetisi yang cukup tajam, tapi RW-RW harus koperatif kepada kita agar tentunya bisa merasakan penyerapan yang lebih maksimal," katanya.

Arwis menyampaikan, penyerapan anggaran melalui pokir dewan sudah mencapai 92 persen, meskipun ada kegiatan yang belum dilaksanakan akibat pertama waktu sempit, alam, judul kegiatan tidak jelas.

"Ini yang membuat hambatan-hambatan. Makanya kita berikan tekanan kepada RW agar memberikan nomenklatur yang jelas," katanya. ***

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat