: Cabang olahraga (cabor) sepakbola Provinsi DKI Jakarta terancam kembali gagal mengikuti Pekan Olahraga Nasional (PON) 2024 atau PON XXI di Aceh dan Sumatera Utara.
Sebab, kepengurusan Asosiasi Provinsi (Asprov) Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) DKI Jakarta definitif tak kunjung terbentuk.
Padahal secara hukum, kepengurusan Asprov PSSI DKI Jakarta yang dinahkodai Brigjen (Purn) Uden Kusuma sudah berakhir pada 22 Februari 2022.
Baca Juga: Bakal Calon Ketua PSSI DKI Bermunculan, Agus Salim Siapkan Program Majukan Sepakbola Jakarta
Sampai sekarang, belum ada kepengurusan Asprov PSSI DKI Jakarta yang baru pada periode 2022-2026.
Ketua Asosiasi Kota (Askot) PSSI Jakarta Barat Taufik Jursal Effendi meminta, Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono turun tangan menyelesaikan persoalan itu.
Belum terbentuknya Asprov PSSI DKI Jakarta defitinif, membuat DKI Jakarta terancam gagal mengikuti PON XXI di Aceh-Sumatera Utara pada 2024.
“Kami sudah berkirim surat audiensi kepada Pak Pj Gubernur melalui Pak Pj Sekda tadi. Kami berharap bisa bertemu beliau untuk menyelesaikan persoalan ini,” kata Taufik saat ditemui di DPRD DKI Jakarta pada Selasa (27/12/2022).
Baca Juga: CEO Oval Gunawan Agus Salim Didorong Sejumlah Pihak Untuk Pimpin PSSI DKI
Menurut dia, sudah 10 tahun ini cabor sepakbola asal DKI Jakarta gagal mengikuti kualifikasi PON.
Jika kepengurusan Asprov PSSI DKI Jakarta tidak segera dibuat, sudah dipastikan DKI gagal mengirim cabor sepakbola dalam ajang PON XXI.
“Dampak dari ini, klub sepakbola di Jakarta tidak bisa mengikuti kompetisi karena tahun 2023 nanti sudah masuk pra kualifikasi dan perlu diingat membentuk tim nggak bisa dilakukan dengan terburu-buru,” ucapnya menjelaskan.
Baca Juga: Tim Sepakbola DKI Jakarta Kalahkan Kalteng di Laga Perdana Porwanas
Taufik mengatakan, audiensi dengan Heru sangat diperlukan karena kompetisi sepakola Jakarta tidak berjalan dengan baik.
Bahkan klub sepakbola resah karena tidak adanya kompetisi, dan pembinaan kepada para atlet juga tertunda.
“Kami di klub DKI Jakarta ini ada 24 klub dan enam Askot dan Askab, nah klub ini selama setahun tidak ada kompetisi untuk persiapan PON.
Baca Juga: Presiden Persikab Bandung Eddy Moelyo Minta PSSI Hentikan Liga 2, Ini Alasannya
Termasuk KONI (Komite Olahraga Nasional Indonesia) DKI Jakarta nggak akan ngeluarin dana (pembinaan) kalau belum ada Ketua Asprov PSSI DKI Jakarta definitif sebagai pihak yang bertanggung jawab,” ucapnya.
Dia menambahkan, Kongres Asprov PSI DKI Jakarta sebetulnya sudah dua kali digelar, tapi kongres luar biasa (KLB) pemilihan Ketua Asprov dan Komite Eksekutif (Exco) tak berjalan mulus.
Padahal saat itu sudah terbentuk Komite Pemilihan dan Komite Banding Pemilihan (KP-KBP) oleh pihak Uden yang diberi tenggat waktu tiga bulan untuk mengadakan kongres.
Baca Juga: Menpora Amali Sebut Kompetisi Sepakbola Dibutuhkan Matangkan Timnas Terbaik Hadapi Piala AFF & Piala Duni U-20
Namun klub sepakbola, Askot dan Askab di DKI Jakarta protes dengan penunjukkan KP-KBP yang dilakukan sepihak, karena mereka merasa memiliki hak untuk ikut menunjuk sosok tersebut.
Protes mereka disetujui dalam sidang KLB tersebut yang dihadiri perwakilan PSSI Pusat di Hotel Peninsula, Jakarta.
“Terbentuklah KP-KBP dan dibukalah pendaftaran tanggal 5 Juni dengan masa waktu 10 hari. Ada beberapa teman daftar, tapi oleh PSSI pemilihan itu tidak sah karena KP-KPB ini harus ditentukan oleh orang Asprov yang ditunjuk, yaitu Pak Uden dengan Exco-nya,” tuturnya.
“Kami melakukan protes dan itu agak lama proses berjalannya sampai di akhir Agustus ditunjuklah oleh PSSI (Pusat) itu Pak Haruna Soemitro (sebagai Plt Ketum Asprov PSSI DKI) salah satu Exco PSSI dengan masa waktu tiga bulan juga,” katanya.
Baca Juga: Menpora Amali Sebut Kompetisi Sepakbola Dibutuhkan Matangkan Timnas Terbaik Hadapi Piala AFF & Piala Duni U-20
Setelah itu, kata dia, Asprov PSSI DKI Jakarta kembali mengadakan kongres di Hotel Sultan Jakarta yang diadakan sangat cepat.
Dia menyebut demikian, karena para klub sepak bola, Askot dan Askab tidak diberi kesempatan untuk mengajukan interupsi dalam kongres tersebut.
“Tidak ada interupsi dan terpilihlah KP-KBP untuk kedua kalinya, ya sudah kami jalankan dan kami ikuti pendaftaran salah satunya Pak Sahrial (anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PDIP) namun dinyatakan berkasnya tidak valid sehingga tidak lolos,” ucapnya.
“Pak Syahrial mengajukan banding dan dia menang, padahal 2017 Pak Syahrial lolos jadi salah satu calon Exco PSSI Pusat. Tapi Pak Plt (Haruna) tidak terima, akhirnya kami desak untuk dibuatkan pemilihan tapi sekarang dia mengundurkan diri,” tuturnya.
Baca Juga: Jajaran KONI DKI Audensi kepada Pj Gubernur Terkait Anggaran dan Program Pembinaan Prestasi Menuju PON
Pada 10 November 2022 lalu, kata dia, Ketua Umum PSSI Mochamad Iriawan alias Iwan Bule menunjuk Sekjen PSSI Yunus Nusi sebagai Plt Ketua Asprov PSSI DKI Jakarta. Masa kepemimpinan Yunus telah memasuki sebulan, dan dia memiliki waktu dua bulan lagi untuk mengadakan kongres pemilihan Ketua Asprov PSSI DKI Jakarta definitif.
“Kami juga mendesak supaya segera dan jangan masuk angin juga karena sampai sekarang belum ada kepastian diadakannya kongres pemilihan,” ucapnya. ***