JAKARTA: Dalam upaya menjembatani perencanaan pembangunan yang mendukung peningkatan kesejahteraan, pelestarian lingkungan dan sumberdaya kelautan dan perikanan, serta pendapatan negara dengan mendorong perekonomian nasional. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas sebagai enabler inovasi pembangunan melakukan sebuah kajian bioekonomi sebagai kegiatan percontohan terkait Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP).
“Pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan dengan penerapan science-based policy. Dalam penyusunan kebijakan dengan menggunakan community based sebagai dasar implementasi," ujar Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Kementerian PPN/Bappenas Arifin Rudiyanto dalam Seminar Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan: Studi Bioekonomi Udang di Laut Arafura, di Jakarta, Selasa (24/3/2021).
Dikemukakannya, data dan informasi mendukung pengelolaan perikanan melalui science based policy dan community based implementation. Kebijakan berbasis sains ini akan menjembatani perencanaan pembangunan meningkatkan kesejahteraan. Contoh implementasi pengelolaan WPP 718, jelas Arifin, Indikator Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) memastikan akurasi pendataan stok sumberdaya ikan.
Pemanfaatan WPP dengan penguatan pendataan stok sumberdaya ikan, penerapan tracking kapal laut, serta pelaksanaan kajian bioekonomi perikanan yang potensial seperti udang. Pasalnya, lanjut Arifin, Laut Arafura yang termasuk ke dalam WPP 718 dikenal dengan kelimpahan udang dengan produksi mencapai 283,4 ribu ton atau sekitar 11 persen dari produksi nasional (KKP, 2019).
Namun, pengelolaan sumberdaya udang di WPP ini menghadapi banyak tantangan beberapa tahun ke belakang. Karena, adanya illegal fishing, overcapacity, serta belum diketahui tingkat optimal alokasi kapal dan manfaat sumberdaya yang seharusnya diperoleh pemerintah.
Dia menjelaskan, arah kebijakan kemaritiman, kelautan, dan perikanan dalam RPJMN di antaranya menjadikan WPP sebagai basis spasial. Dalam pembangunan perikanan berkelanjutan (sustainable fisheries), serta pengelolaan dan penataan ruang laut dan rencana zonasi.
Selain itu, untuk mengelola ekosistem kelautan dan pemanfaatan jasa kelautan secara berkelanjutan, meningkatkan produksi, produktivitas, standarisasi, jaminan mutu dan keamanan produk kelautan dan perikanan, meningkatkan fasilitasi usaha, pembiayaan, kesejahteraan dan pemberdayaan nelayan. Di samping pula, perlindungan usaha skala kecil, serta meningkatkan kualitas dan kompetensi SDM, inovasi teknologi dan riset, serta penguatan database.
Beberapa catatan penting, kata Arifin, untuk mendukung pengelolaan perikanan berkelanjutan. Di antaranya keberhasilan pengelolaan perikanan berkelanjutan sangat tergantung pada ketersediaan data dan informasi.
Kebijakan harus disesuaikan dengan kharakteristik wilayah (implementasi itu tidak bersifat one fit for all), implementasi dalam pengelolaan WPP dilakukan dengan melibatkan semua stakeholder, mulai dari Perguruan Tinggi sampai dengan pelaku usaha dan masyarakat (berbasis komunitas - community based). Perlu adanya lembaga yang mengelola data dan informasi yang bersifat permanen dengan memperhatikan prinsip independensi.
"Tak hanya itu, dukungan political will untuk memanfaatkan data itu, dalam pengambilan kebijakan ke depan, serta adanya data center. Untuk pengelolaan data yang dipublikasikan dan dapat digunakan oleh semua pemangku kepentingan (sharing data)," terangnya.
Di bagian lain, Direktur Kelautan dan Perikanan Bappenas Sri Yanti menyatakan, harapan pengelolaan WPP berbasis sains dengan mengkombinasikan aspek keberlanjutan ekosistem dan pertumbuhan ekonomi ini akan mendukung perikanan berkelanjutan di Indonesia.
"Kajian bioekonomi yang telah dilakukan ini dapat menentukan pengaturan input dan output. Untuk mendukung keberlanjutan ekosistem dan peningkatan ekonomi dan penentuan Penerimaan Negara Bukan Pajak” jelasnya.
Kajian bioekonomi ini, lanjutnya, masih terus akan disempurnakan seiring dengan ketersediaan data yang lebih komprehensif. Namun, studi ini dapat menjadi acuan awal untuk pengelolaan perikanan udang di Arafura yang berbasis kaidah-kaidah ilmiah yang transparan dan akuntabel.
“Hasil kajian bioekonomi ini digunakan untuk membuat kebijakan yang berkelanjutan, dengan memperhitungkan daya dukung sumberdaya alam dan daya tampung lingkungan," terangnya.