: Mantan Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia Ke-10 dan Ke-12, Jusuf Kalla (JK) menyebut minat orang Indonesia untuk menjadi pengusaha berkurang. Menurutnya, hal itu disebabkan oleh ekonomi Indonesia yang dikuasai segelintir pengusaha besar atau oligarki, dan para penguasa yang utang pada pengusaha besar.
Hal itu dikatakan JK dalam acara halal bihalal yang diadakan oleh Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) di Hotel Borobudur, Jakarta, Jumat (12/5/2023). Menurutnya iklim usaha di Indonesia kurang sehat bagi pengusaha kecil yang baru merintis yang tak punya modal besar.
Bayangkan saja jika pengusaha bermodal besar membuka usaha dari level produsen, distributor hingga eceran. Mereka menguasai usaha dari hulu hingga ke hilir, dari sumber mata air hingga ke selokan.
Baca Juga: Panglima TNI Mutasi 18 Perwira Tinggi TNI, Mayjen TNI (Mar) Nur Alamsyah Menjadi Dankormar
Tanpa menyebut brand, menurut JK harusnya ada aturan tegas yang mengatur jika pengusaha di hulu tak main di hilir, produsen tak main di level eceran. Harus ada aturan main yang sehat, bukan sekadar bantu-bantu modal UMKM. Kalau sekadar bantu modal tapi pasar dan ecerannya tetap dipegang raksasa, ya UMKM ga akan pernah bisa jadi besar.
Kalau semua-semua dikuasai raksasa, lantas pengusaha kecil dapat apa? Sulit menjadi besar. Yang besar ya itu-itu saja, tak ada pemain baru.
Dulu, kata JK, Makassar pada tahun 50-an banyak pengusaha hebat, hanya berbekal tamatan SD hingga SMP.
Baca Juga: Indeks Sekolah: Gambaran Kualitas Sekolah Yang Penting Diketahui
"Zaman dulu saya kasih contoh di Makassar kira-kira ada 60 sampai 70 pengusaha hebat di tahun 50-an termasuk bapak saya cuman tamatan SD paling tinggi SMP," kata JK.
Namun kini, banyak orang yang lulusan sarjana, mulai berkurang semangatnya untuk menjadi pengusaha. Salah satu sebabnya, menurut dia, karena faktor politik. Diketahui orang-orang yang terjun di dunia politik membutuhkan biaya yang besar untuk kampanye dan sebagainya.
Orang-orang tersebut tentunya membutuhkan sponsor. Nah, pengusaha-pengusaha besar lah yang terpilih menjadi sponsor demi menutup biaya politik yang cukup besar. Pada akhirnya para penguasa berutang jasa pada pengusaha besar. Sementara pengusaha kecil makin tersisihkan dan terabaikan.
"Turun semangat itu. Tapi itu juga karena politik juga, pengaruh. Kenapa itu, karena threshold 20%. Mau jadi anggota DPR jadi Gubernur tentu ada biayanya belum lagi kampanye perlu sponsor," katanya.
"Ketika jadi, yang dapat izin real estate di situ, yang izin mal, kadang-kadang taman pun jadi mal karena utang. Jadi Bupati gaji 7 juta ongkos jadi Bupati ratusan miliar, Gubernur ratusan miliar pastilah salah satu cara yang menurunkan biaya politik," ungkapnya.
JK menyebut, hal itu merupakan masalah besar untuk sekarang dan masa yang akan datang. Dan bila ini dibiarkan, maka akan ada gap sosial di masyarakat.