: Pengurus Wilayah Ikatan Persaudaraan Haji Jawa Tengah (PW IPHI Jateng) menyatakan keberatan dan dengan cara-cara intervensi yang dilakukan Kantor Kemenag Kabupaten/Kota (atau Kepalanya) terhadap Pengurus Daerah IPHI Kab/Kota. Dengan kata lain, PW IPHI Jateng versi "Muktamar Jakarta" "menggunakan" institusi Pemerintah untuk memecah belah IPHI dan mengintimidasi beberapa PD IPHI Kab/Kota.
“Ormas IPHI bukanlah Instansi Pemerintah atau di bawah instansi pemerintah dan sebaliknya. Jadi pemerintah harus independen, netral dan tidak digunakan untuk memecah belah Ormas, apalagi masalah IPHI masih dalam ranah hukum, dimana Pimpinan Pengurus IPHI versi Muktamar Jakarta sudah dilaporkan sebagai ke polisi tiuduhan melakukan pemalsuan dokumen,” kata Wakil Ketua PW IPHI Jateng Dr. dr. Masrifan Djamil, MPH, MMR, Jumat (10/11/2023) usai bersilaturahmi dengan Kanwil Kemenag Jateng.
Baca Juga: Rakerwil IPHI Jateng Dukung Wacana Haji Hanya Sekali
Dalam pertemuan itu PW IPHI Jateng yang dipimpin Ketuanya Drs. H. Harsono, MBA, diterima oleh Dr. H. Wahid Arbani S.Ag., M.SI Kepala Bagian Tata Usaha Kanwil Kemenag Prov Jateng didampingi Hartanto dari Kasubag Kepegawaian dan Hukum lantaran H. Mustain Ahmad, SH., MH, Kakanwil Kemenag Prov Jateng sedang melaksanakan Raker di Jakarta.
Masrifasn Djamil menambahkan bahwa karena IPHI masih dalam masalah hukum, maka ia memohon agar Kanwil Kemenag Prov Jateng dan level Kab/Kota tidak memberi dukungan kepada pihak yang diduga melakukan tindak pidana/kriminal. Atau melakukan intervensi dan intimidasi kepada PD IPHI Kab/Kota yang PW IPHI Jateng dipimpin oleh Drs. H. Harsono, MBA. “Mohon Kanwil Kemenag semua level bersikap netral dan menjaga jarak yang sama,” tambah Masrifan Djamil.
Baca Juga: IPHI Jatim Minta Para Calon Jamaah Haji Tetap Semangat
Dikatakan bahwa masalah dualisme IPHI Pusat dan Jateng belum tuntas, sehingga ada dua Kepengurusan IPHI dari Pusat sampai daerah. Untuk itu klaim di media massa oleh Prof. Imam Taufiq, M.Ag bahwa IPHI Jateng sudah satu adalah tidak benar.
Permasalahan secara ringkas mengapa ada dualisme Kepengurusan IPHI Jateng dapat dikaji dalam surat PW IPHI Jateng dan lampiran berkas yang diserahkan pada pertemuan dengan Kanwil Kemenag tersebut.
“Namun perlu diingat bahwa proses konflik di IPHI sekarang sudah masuk ranah hukum karena ada tindak pidana dari pihak yang memalsukan dokumen, dilaporkan Ketum PP IPHI H. Ismed Hasan Putro,” jelas Masrifan.
Menurut informasi, suasana silaturrahmi berlangsung cair dan bersahabat serta penuh ukhuwah. Atas nama Kakanwil Kemenag Prov Jateng Wahid dan Hartanto menyatakan bahwa Kanwil Kemenag Prov Jateng netral, bersifat pembinaan dan tetap menjadi mitra IPHI dalam pelayanan calon jamaah haji dan pemberangkatan jamaah haji.
Para pejabat tersebut pun baru mengetahui adanya dualisme dalam IPHI di Pusat dan Jateng. ***