: Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyatakan, pemerintah kembali meneruskan pemberian bantuan pada para petani yang mengalami gagal panen.
"Menindaklanjuti arahan Presiden, pemerintah melalui BNPB akan memberikan penggantian biaya produksi gagal panen akibat banjir, senilai 8 juta rupiah per hektarnya kepada setiap petani yang terdampak," ucap Menko PMK, usai Rapat Koordinasi Tingkat Menteri di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Senin (19/02/2024).
Berdasarkan data BNPB, Menko PMK menyebutkan, tercatat sebanyak 331 bencana banjir atau sekitar 44 persen dari total kejadian bencana yang terjadi pada periode Januari hingga Maret 2023.
Baca Juga: Kemnaker Bentuk Tim Substansi G20 EWG 2024
Terdapat 136 kabupaten dan kota di 20 provinsi yang terdampak gagal panen (puso) akibat banjir, dengan total lahan terdampak sekitar 54 ribu hektar.
Menko PMK menjelaskan, untuk penanganan puso tahun 2024, pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pertanian akan bekerja sama dengan PT. Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo).
"Adapun untuk mengantisipasi gagal panen pada 2024, pemerintah akan mengoptimalkan asuransi pertanian melalui PT Jasindo dengan perluasan faktor risiko seperti kekeringan dan hama," jelas Menko PMK.
Baca Juga: Fesbul, Usa Sukses di Clermont-Ferrand Film Festival, Siap Melangkah ke Panggung Internasional!
Pada rapat itu, turut hadir Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh, Plt Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana Sorni Paskah Daeli, Dirjen Bina Pemdes Kemendagri Laode Ahmad, Plh Dirjen Bina Adwil Kemendagri Amran, Direktur Anggaran Bidang PMK Kemenkeu Putut S, serta Direktur Pengembangan Bisnis PT. Jasindo Diwe Novara dan jajarannya.***