: Gagal panen karena cuaca yang tidak menentu dan hujan yang masih sering mengguyur dewasa ini, menyebabkan banyak petani kehilangan penghasilannya. Banyak lahan petani mengalami kebanjiran, sehingga tidak bisa menghasilkan.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, perlindungan terhadap kelompok petani, yang mengalami gagal panen, masih menjadi pekerjaan besar bagi pemerintah.
Petani menjadi kelompok masyarakat yang rentan miskin. Penghasilan musiman yang tergantung musim panen, di tambah dengan risiko dan ancaman gagal panen (puso) membuat petani, sangat rentan terjun ke jurang kemiskinan.
"Petani ini sangat rentan terhadap risiko kemiskinan karena pendapatannya yang belum semua layak dengan berbagai macam sebab. Jadi, begitu kena musibah, seperti banjir itu mudah sekali untuk menjadi miskin," ujar Menko PMK, saat Rapat Koordinasi Penanganan Gagal Panen Akibat Banjir di Indonesia, di Jakarta, Kamis (4/5/2023).
Menko PMK mengatakan, saat ini perlindungan terhadap pendapatan petani belum berjalan dengan baik. Apabila terkena musibah maka sangat rentan menjadi miskin.
Seperti pada kasus puso karena banjir, berdasarkan data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), pada rentan waktu Januari 2023 - April 2023 terdapat 113.792.8 Ha yang terdampak banjir dan 48.701.13 Ha di antaranya gagal panen (puso), yang tersebar di 22 Provinsi di Indonesia. Total Kerugian lahan gagal panen terdampak banjir tahun 2023 dari 57,053 petani adalah Rp412.449.554.680.
Menko PMK menyatakan, pemerintah akan mengupayakan stimulan pendapatan. Agar para petani yang mengalami gagal panen bisa bangkit dan kembali menggarap lahannya.
Dia menyatakan, di antara skemanya adalah seperti memberikan bantuan pengantian biaya produksi dari Dana Siap Pakai (DSP), bantuan dana desa, dan kemudian juga memperlancar skema asuransi pertanian PT Jasindo.
Menko PMK menyatakan, dari macam-macam skema yang dipersiapkan, masih dipertimbangkan beberapa hal. Seperti pencocokan antara data lahan dan petani yang terdampak puso dari BNPB dengan Kementerian Pertanian.
Gaet Petani Milenial
Namun, Menko mengemukakan, yang menjadi isu strategis adalah kesejahteraan dari petani. Dia menerangkan, banyak petani di daerah yang sampai usia senja masih menggarap lahan.
Sedangkan, generasi petani muda sudah banyak yang tidak minat menjadi petani dan menggarap lahan. Hal itu disebabkan, penghasilan petani yang dianggap tidak menjanjikan bagi generasi muda.
"Generasi petani itu sedang mengalami krisis di seluruh tempat, yang dulu menjadi lumbung pertanian tetap generasi tua. Pasti mereka tidak akan melanjutkan tradisi pekerjaan orang tuanya kalau itu tidak semakin menjanjikan," ungkapnya.
Dia minta Kementerian Pertanian menyiapkan strategi, supaya profesi petani bisa diminati generasi muda. Seperti dari segi jaminan kesejahteraannya, serta juga dari penghasilannya.
Regenerasi petani dari kalangan milenial dan petani modern, supaya bisa mengisi terus menghidupakan sektor pertanian Indonesia. ***