SUA4AKAYA.ID: Sisir masalah stunting dan kemiskinan ekstrem menjadi tantangan berat bagi Sulawesi Selatan (Sulsel) . Pasalnya, antara tahun 2021 dan 2021 terjadi perlambatan penurunan.
Stunting dan kemiskinan ekstrem di Sulsel, erdasarkan data BPS dan Kemenkes, stunting 2021 sebesar 27,4 persen dan 2022 menjadi 27,2 persen (hanya turun 0,2 persen). Sedangkan, kemiskinan ekstrem 2021 tercatat 1,54 persen dan 2022 menjadi 1,54 persen (juga hanya turun 0,2 persen).
Berbagai persoalan dan solusi disampaika dalam pemaparan pemerintah daerah kepada Menko PMK Muhadjir Effendy, saat Roadshow Percepatan Penurunan Stunting dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem secara daring dari Jakarta, Rabu (15/3/2023).
Menko PMK mengapresiasi ikhtiar dan inovasi yang sudah dilakukan pemda di Sulsel. “Tetapi masih perlu ada peningkatan lebih lanjut," ujarnya.
Sulsel memang masih jauh dari target nasional 2024 stunting 14 persen dan kemiskinan ekstrem 0 persen.
Kegiatan daring di provinsi ke-19 ini diikuti perwakilan dari 24 kabupaten kota di Sulsel. Acara ini mendengarkan paparan dari wakil Kabupaten Jeneponto, Pangkajene dan Kepulauan, Tana Toraja, Toraja Utara, Gowa, Takalar, Selayar, Maros, Luwu Utara.
Pada kesempatan itu, pejabat Sekda Sulsel Andi Aslam Patonangi mewakili pemprov Sulsel.
Jeneponto mempunyai prevalensi stunting dan kemiskinan ekstrem tertinggi di Sulsel. Pada 2022, berdasarkan SSGI, prevalensi stunting di Jeneponto sebesar 39,8 persen, mengalami peningkatan dari 2021 sebesar 37,9 persen.
Kemudian, angka kemiskinan ekstrem di Jeneponto mengalami kenaikan yang sangat signifikan, dari tahun 2021 sebesar 0,61 persen, menjadi 4,51 persen di 2022.
Sekda Kabupaten Jeneponto Muhammad Arifin Nur menyampaikan, berbagai permasalahan yang dihadapi daerahnya. Dari segi intervensi spesifik seperti pemenuhan kecukupan gizi ibu bayi dan remaja, masih kurang terpenuhinya alat pemeriksaan USG dan antropometri di Puskesmas Posyandu, serta kurangnya SDM yang mumpuni.
Kemudian dari segi intervensi sensitif masih banyak masyarakat yang belum memiliki akses air minum bersih, kurang optimalnya sarana sanitasi, masih banyak rumah kurang layak huni, banyak masyarakat miskin kurang tersentuh bantuan sosial.
Selain itu, lanjut Sekda Jeneponto, hal yang masih menjadi kendala, sehingga masih banyak masalah tersebut adalah kurangnya anggaran untuk menangani stunting dan kemiskinan ekstrem.
Baca Juga: Menjaga Kondisi Ketenagakerjaan, Kemnaker Bertekad Ciptakan Kelangsungan Berusaha dan Bekerja
Selain Jeneponto, masih cukup banyak daerah di Sulsesl yang angka stunting dan kemiskinan ekstremnya tinggi. Seperti Kepulauan Selayar, angka stunting sebesar 32,1 persen di tahun 2022, kemiskinan ekstrem 3,36 persen. Lalu, Pangkajene dan Kepulauan 34,2 persen stunting.
Dari kedua daerah itu, permasalahan yang dialami sama seperti di Kabupaten Jeneponto. Yakni masalah intervensi sensitif, intervensi spesifik, serta anggaran.
Namun, yang menjadi pembeda, masih banyaknya wilayah di dua daerah itu yang mengalami kurangnya sarana prasarana, dan kondisi geografis yang menyebabkan banyak daerah terpencil.
Menko PMK minta seluruh unsur masyarakat di Provinsi Sulawesi Selatan bisa bahu membahu. Untuk bersama menuntaskan masalah stunting dan kemiskinan ekstrem.
"Libatkan swasta, organisasi sosial kemasyarakatan, kemudian juga ada program bapak asuh TNI Polri, ASN, juga keterlibatan dunia akademik dan dunia usaha. Dengan begitu, target 14 persen di Sulawesi Selatan mudah-mudahan bisa terpenuhi," tutur Menko PMK. ***