: Kondisi perekonomian global tengah mengalami situasi yang kurang menguntungkan. Indonesia tentunya harus menjaga, agar dampak ekonomi tidak melanda ekonomi nasional. Yang aakan berpengaruh terhadap kondisi ketenagakerjaan.
Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor mengemukakan, dalam mengatasi permasalahan di bidang ketenagakerjaan, pihaknya terus berupaya menjaga kondisi hubungan industrial, yang harmonis dengan mengupayakan agar tidak terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK).
“Kita harus mempunyai tekad yang sama di bidang ketenagakerjaan. Yakni menciptakan kelangsungan berusaha dan bekerja,” ujar Wamenaker, saat membuka Dialog Investasi Kebijakan Ketenagakerjaan Indonesia, di Jakarta, Selasa (14/3/2023).
Pada kesempatan itu, Wamenaker didampingi Dirjen Binwasnaker dan K3 Kemnaker Haiyani Rumondang. Dialog juga dihadiri Kuasa Usaha ad Interim dan Minister Kedutaan Besar Republik Rakyat Tiongkok di Indonesia Zhou Kan; Ketua Kamar Dagang China di Indonesia Zhang Chaoyang; Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) M Arsjad Rasjid; serta Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Hariyadi B Sukamdani.
Wamenaker menjelaskan, untuk menciptakan kelangsungan berusaha dan bekerja, Indonesia memerlukan regulasi yang menjamin kepastian hukum. Agar dapat bertahan dari kondisi perekonomian global yang tidak pasti.
“Ini penting bagi Indonesia dalam memberikan perlindungan bagi semua komponen yang ada di dalam negeri,” ujarnya dengan tegas.
Terkait bidang ketenagakerjaan, lanjutnya, Indonesia juga perlu menciptakan kondisi kerja yang berkualitas, mengingat jumlah angkatan kerja setiap tahunnya mengalami kenaikan, komposisi penduduk bekerja yang didominasi oleh pekerja informal.
“Ini sebagai dampak dari Covid-19 yang menciptakan pengangguran serta bertambahnya kelompok bukan angkatan kerja,” kata Wamenaker.
Dia berharsp, dari forum dialog ini ada pemahaman yang lebih penting tentang penerapan regulasi ketenagakerjaan.
“Kami di Kemnaker sangat terbuka dalam memberikan penjelasan, agar tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran bidang ketenagakerjaan,” tutur Wamenaker.
Dia berharap, mungkin saja dapat digagas ide untuk melaksanakan dialog yang berkelanjutan. Agar lebih fokus pada apa yang menjadi permasalahan atau kebutuhan di bidang ketenagakerjaan. ***