JAKARTA: Berbagai upaya dilakukan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) untuk mencegah terjadinya baby boom. Selain gerakan “Pelayanan KB Serentak Sejuta Akseptor” yang telah berhasil dilakukan saat Hari Keluarga Nasional (Harganas) Ke-27 pada 29 Juni 2020 kemarin. BKKBN juga terus berusaha memastikan, rantai pasok alat kontrasepsi tidak _out of stock_ ataupun _over stock_ di satu provinsi dan provinsi lainnya di seluruh Indnonesia.
Demikian dihelaskan Jepala BKKBN dr Hasto Wardoyo, saat membuka _Training of Trainer_ (TOT) Pelatihan Teknis Sistem Digital Manajemen Rantai Pasok melalui aplikasi daring Zoom Meeting, dari Jakarta, Senin (6/7/2020).
Untuk itu, lanjutnya, BKKBN dan JH CCP melalui Program Pilihanku kemudian mengembangkan SIRIKA (Sistem Informasi Rantai Pasok Alokon). Yaitu inovasi dalam proses pengolahan data pelaporan logistik dan pengelolaan di gudang secara digital.
Dibangun agar BKKBN memiliki rantai pasok yang handal, dan cepat tanggap dalam menyediakan alokon pelayanan KB, yang berkualitas di saat dan tempat yang tepat. Sehingga, dapat memberikan pelayanan publik yang _excellent_.
“Manfaatkanlah rantai pasok ini (SIRIKA) menjadi salah satu komponen untuk sukses. Kalau menurut saya komponen untuk sukses itu salah satunya persediaan yang _real time_. Yang kemudian juga tidak ada _stock out dan tidak ada _over stock_ yang ada di lini lapangan dan yang ada di _end user_," terangnya.
Dikemukakannya, ini betul-betul menjadi satu variabel penentu kalau mau sukses. Karenanya, rantai pasok itu menjadi salah satu variabel _determining factor_ untuk sukses menaikkan MCPR (Modern Contraceptive Prevalence Rate).
Makanya, ujar Hasto, SIRIKA ini penting untuk mengantar kesukseskan dalam rangka menaikkan MCPR. "Juga dalam rangka menurunkan unmetneed dan meningkatkan akuntabilitas,” terangnya.
Dia menjelaskan, SIRIKA akan mengurangi beban kerja dalam operasional gudang secara keseluruhan, termasuk pencatatan dan pelaporan, sehingga menjadi lebih efisien. Kualitas data dan tingkat pelaporan, dengan demikian akan meningkat kualitasnya.
Sehingga, mempercepat dan memperkuat akurasi dalam perhitungan kebutuhan alokon untuk pelayanan masyarakat. Kinerja program juga akan meningkat karena visibilitas data akses produk dan kinerja rantai pasok dapat dilihat jelas, agar mendorong pencapaian target program Banggakencana.
Pada kesempatan yang sama Senior Technical Advisor at Johns Hopkins Center for Communication Programs (JHCCP) Robert Ainslie menuturkan, sistem ini berfokus pada upaya peningkatan efisiensi organisasi dan standardisasi praktek pengelolaan.
Sesuai dengan aturan rantai pasok yaitu Perban Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Pemenuhan Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Bagi Pasangan Usia Subur Dalam Pelayanan Keluarga Berencana. “Fitur _dashboard_ juga dikembangkan dalam aplikasi ini guna menjelaskan kondisi stok secara nasional di seluruh fasyankes, sekaligus mengukur kinerja rantai pasok secara keseluruhan.
Robert mengatakan, implementasi SIRIKA telah dimulai dengan uji coba di Provinsi Sulawesi Selatan mulai Mei 2019. Inovasi ini telah diterapkan di tiap provinsi lainnya yaitu DKI Jakarta, Jawa Tengah, Sumatera Utara dan ditambah 1 provinsi yaitu Jawa Barat dengan diuji coba di 73 kabupaten/kota.
Selanjutnya, pengembangan aplikasi untuk fasilitas kesehatan akan dikembangkan hingga April 2021.