JAKARTA: Bertemu Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar meminta Kapolri tetap memberikan pengawalan terhadap dana desa.
Demikian disampaikan Plt Dirjen Pembangunan Desa dan Perdesaan Rosyidah Rachmawati, saat mendampingi Mendes PDTT bersama Sekretaris Jenderal Kemendes PDTT Taufik Madjid, serta Inspektur Jenderal Kemendes PDTT Ekatmawati, di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (25/5/2021).
Pada kesempatan itu, Gus Menteri, sapaan akrab Mendes PDTT menyampaikan apresiasi ke Kapolri, yang selama ini telah membantu, mendampingi, serta mendukung Kemendes PDTT dalam mengawal dana desa.
“Gus Menteri minta Kapolri serta jajarannya, untuk tetap memberikan dukungan dan pengawalan terhadap Kemendes PDTT, utamanya dana desa,” jelas Rosyidah.
Gus Menteri, lanjutnya, menjelaskan prioritas penggunaan dana desa 2021, yang diarahkan untuk pencapaian SDGS Desa. “Gus Menteri juga menyampaikan terkait badan hukum BUMDes yang sekarang secara aspek legal, badan hukumnya sudah diakui sebagai badan hukum dengan adanya Undang-undang Cipta Kerja,” twrangnya
Selain mendukung program-program Kemendes PDTT, sebagai bentuk pelayanan Polri kepada masyarakat dan desa, Polri juga akan meluncurkan program Restorasi Justice. Dalam program ini, kata Rosyidah, Polri akan melakukan pendampingan ke masyarakat.
Program Restorasi Justice lebih mengutamakan pencegahan daripada penanganan kasus. Sehingga, bagaimana suatu kasus tidak terjadi di jalur hukum.
Program Restorasi Justice lebih mengedepankan keadilan kedua belah pihak yang bermasalah, daripada dibawa ke jalur hukum. Misalnya, jika ada pencurian ayam di desa, maka akan diupayakan selesai secara adat, tanpa harus berlanjut ke jalur hukum.
“Gus Menteri menyambut baik program Restorasi Justice Polri dan akan menyosialisasikannya di desa-desa. Karena, program ini sesuai dengan SDGs Desa goals ke-18, kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif,” jelas Rosyidah.***